Wali Kota Jaksel Tambah Daftar Pejabat yang Dicopot Ahok
Tri Wahyuni | CNN Indonesia
Rabu, 12 Agu 2015 08:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor adalah salah satu pejabat yang harus menelan pil pahit atas kinerjanya yang dinilai kurang cekatan dalam membereskan Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai Syamsudin terlalu baik dalam memimpin wilayahnya. Ahok mengatakan ia sudah beberapa kali meminta para lurah di wilayah Jakarta Selatan untuk bekerja di lapangan, namun tidak dilaksanakan.
Terkait hal tersebut Syamsudin dinilai Ahok terlalu membela anak buahnya. "Ada anak buahnya yang tidak melakukan salah besar (soal absensi) diturunkan pangkatnya. Yang terima Pedagang Kaki Lima dan membiarkan didiamkan saja. Saya bilang beliau (Syamsudin) terlalu baik," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta (11/8).
Syamsudin Noor bukan satu-satunya pejabat tinggi DKI yang diturunkan posisinya menjadi staf oleh Ahok. Ada banyak lainnya yang juga bernasib sama karena kinerjanya dinilai tak berhasil. (Baca: Ahok Turunkan Pangkat 57 Pejabat Ibu Kota)
Sebut saja Benjamin Bukit. Bekas Kepala Dinas Perhubungan DKI itu belum lama ini distafkan oleh Ahok karena kinerjanya yang tidak memuaskan. Berulang kali Ahok dibuat naik pitam ketika ditanya persoalan transportasi Jakarta yang tak kunjung membaik di tangan Benjamin.
Ahok mengatakan dirinya sudah berkali-kali meminta dan mengajarkan Benjamin untuk mampu memberi sanksi terhadap angkutan umum yang berhenti sembarangan di Jakarta.
Bekas Bupati Belitung Timur juga telah meminta Benjamin untuk menerapkan sistem pembayaran elektronik di kawasan parkir IRTI Monas tapi tak kunjung dilakukan.
Proyek electronic road pricing atau Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang mangkrak sampai detik ini pun menjadi salah satu pemicu Ahok mengakhiri karier Benjamin sebagai kepala dinas.
Tidak hanya Benjamin, bekas Kepala Dinas Kebersihan DKI juga mengalami nasib serupa. Saptastri Ediningtyas harus menanggalkan jabatanannya lantaran kinerjanya juga tak memuaskan.
Tyas, sapaan akrab Saptastri Ediningtyas, memang sempat beberapa kali menjadi sasaran amarah Ahok. Sebab, ia dinilai tak mampu membuat Jakarta bersih padahal tenaga kebersihan sudah mencapai puluhan ribu orang.
Selain itu, Dinas Kebersihan juga dinilai merugikan Pemprov DKI lantaran menyewa truk sampah dengan nilai Rp 400 miliar. Padahal, Ahok menilai dengan uang sebesar itu Dinas Kebersihan seharusnya bisa membeli ratusan truk sampah.
Kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) DKI Joko Kundaryo pun tak luput dari sasaran pecat Ahok. Joko dinilai lamban merealisasikan perintah Ahok yang ingin seluruh pedagang kaki lima (PKL) binaan memiliki kartu keanggotaan elektronik. (Baca: Ramadan, Ahok Rombak Beberapa Jabatan Kepala Dinas)
Adapun bekas Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Nandar Suhandar dicopot Ahok lantaran tidak mampu menata dan menjaga kebersihan taman. Ketika ditanya masalah kebersihan taman, ia malah melempar tanggung jawab itu kepada dinas lainnya. Katanya, itu bukan tupoksi dinasnya.
Tidak hanya itu, masalah penyusunan anggaran pun dinilai Ahok bermasalah. Ia tidak percaya dengan anggaran Rp 10 miliar untuk membangun pagar di 12 taman. Padahal, menurut Ahok dengan pihak swasta mampu membangunnya dengan nilai Rp 400-900 juta saja.
Sederet nasib buram kepala dinas tersebut merupakan sepenggal dari realita pejabat-pejabat DKI yang dicopot jabatannya oleh Ahok. Masih banyak pejabat lainnya yang didemosi oleh Ahok. (Baca: Dipecat Sebagai Kepsek SMAN 3, Retno akan Lapor Ahok)
Pria kelahiran 29 Juni itu memang dikenal tegas dalam memimpin DKI. Ia tak segan menyingkirkan siapa saja yang tak sesuai dengan visi misinya atau dianggap menghambat jalannya untuk membereskan DKI Jakarta.
Berulang kali Ahok menegaskan kepada seluruh jajarannya bahwa ia hanya membutuhkan orang-orang yang berani berbuat benar. Ia tidak membutuhkan orang-orang yang sangat pintar namun tak punya nyali untuk membereskan Jakarta.
Bagi Ahok, pejabat yang berani lebih penting dibandingkan yang pintar. Sebab, ia pernah merasa dikelabui oleh pejabat-pejabat yang memiliki kepintaran di bidangnya. (obs)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai Syamsudin terlalu baik dalam memimpin wilayahnya. Ahok mengatakan ia sudah beberapa kali meminta para lurah di wilayah Jakarta Selatan untuk bekerja di lapangan, namun tidak dilaksanakan.
Terkait hal tersebut Syamsudin dinilai Ahok terlalu membela anak buahnya. "Ada anak buahnya yang tidak melakukan salah besar (soal absensi) diturunkan pangkatnya. Yang terima Pedagang Kaki Lima dan membiarkan didiamkan saja. Saya bilang beliau (Syamsudin) terlalu baik," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta (11/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebut saja Benjamin Bukit. Bekas Kepala Dinas Perhubungan DKI itu belum lama ini distafkan oleh Ahok karena kinerjanya yang tidak memuaskan. Berulang kali Ahok dibuat naik pitam ketika ditanya persoalan transportasi Jakarta yang tak kunjung membaik di tangan Benjamin.
Proyek electronic road pricing atau Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang mangkrak sampai detik ini pun menjadi salah satu pemicu Ahok mengakhiri karier Benjamin sebagai kepala dinas.
Tidak hanya Benjamin, bekas Kepala Dinas Kebersihan DKI juga mengalami nasib serupa. Saptastri Ediningtyas harus menanggalkan jabatanannya lantaran kinerjanya juga tak memuaskan.
Tyas, sapaan akrab Saptastri Ediningtyas, memang sempat beberapa kali menjadi sasaran amarah Ahok. Sebab, ia dinilai tak mampu membuat Jakarta bersih padahal tenaga kebersihan sudah mencapai puluhan ribu orang.
Selain itu, Dinas Kebersihan juga dinilai merugikan Pemprov DKI lantaran menyewa truk sampah dengan nilai Rp 400 miliar. Padahal, Ahok menilai dengan uang sebesar itu Dinas Kebersihan seharusnya bisa membeli ratusan truk sampah.
Kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) DKI Joko Kundaryo pun tak luput dari sasaran pecat Ahok. Joko dinilai lamban merealisasikan perintah Ahok yang ingin seluruh pedagang kaki lima (PKL) binaan memiliki kartu keanggotaan elektronik. (Baca: Ramadan, Ahok Rombak Beberapa Jabatan Kepala Dinas)
Adapun bekas Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Nandar Suhandar dicopot Ahok lantaran tidak mampu menata dan menjaga kebersihan taman. Ketika ditanya masalah kebersihan taman, ia malah melempar tanggung jawab itu kepada dinas lainnya. Katanya, itu bukan tupoksi dinasnya.
Tidak hanya itu, masalah penyusunan anggaran pun dinilai Ahok bermasalah. Ia tidak percaya dengan anggaran Rp 10 miliar untuk membangun pagar di 12 taman. Padahal, menurut Ahok dengan pihak swasta mampu membangunnya dengan nilai Rp 400-900 juta saja.
Sederet nasib buram kepala dinas tersebut merupakan sepenggal dari realita pejabat-pejabat DKI yang dicopot jabatannya oleh Ahok. Masih banyak pejabat lainnya yang didemosi oleh Ahok. (Baca: Dipecat Sebagai Kepsek SMAN 3, Retno akan Lapor Ahok)
Pria kelahiran 29 Juni itu memang dikenal tegas dalam memimpin DKI. Ia tak segan menyingkirkan siapa saja yang tak sesuai dengan visi misinya atau dianggap menghambat jalannya untuk membereskan DKI Jakarta.
Berulang kali Ahok menegaskan kepada seluruh jajarannya bahwa ia hanya membutuhkan orang-orang yang berani berbuat benar. Ia tidak membutuhkan orang-orang yang sangat pintar namun tak punya nyali untuk membereskan Jakarta.
Bagi Ahok, pejabat yang berani lebih penting dibandingkan yang pintar. Sebab, ia pernah merasa dikelabui oleh pejabat-pejabat yang memiliki kepintaran di bidangnya. (obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK