Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi menetapkan pola khusus dalam pengamanan Pemilihan Kepala Derah (pilkada) di wilayah yang berpotensi konflik. Lebih dari 100 ribu polisi diterjunkan dalam pengamanan pilkada serentak yang berlangsung pada 9 Desember 2015.
"Total kekuatan yang nanti kita gelar 135.672 personel seluruh Indonesia, ada 31 Polda hanya satu yang tidak melaksanakan yaitu dari Aceh, bapak kapolri sudah menyampaikan untuk masing-masing kapolda dan kapolres. Mereka sudah siap melaksanakan pengamanan pilkada serentak tahun 2015," kata Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Unggung Cahyono di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis (12/8).
Menurut Unggung, dirinya telah diberikan perintah oleh Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti untuk memetakan wilayah berpotensi konflik, tapi dirinya enggan menyebutkan wilayah tersebut dimana saja. Strategi pengamanan di wilayah konflik pun sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan selama pilkada berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pola pengamanannya itu 2-10-5, artinya 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijaga sepuluh linmas, dengan dua polisi itu aman, kalau yang rawan satu itu 2-4-2, 2 TPS dijaga 4 linmas dan 2 polisi sedangkan rawan dua adalah 2-2-1, 1 TPS dijaga 2 linmas dan dua polisi," kata Unggung.
Sebelumnya, Polri melakukan simulasi Pilkada di Polda Metro Jaya. Menurut Unggung, simulasi dilakukan untuk memperjelas apa yang harus diperbuat oleh Kapolres dan personel di lapangan terutama dalam mengantisipasi pergerakan massa.
"Kekuatan dikeluarkan 2/3 pada tahap pemungutan suara. Yang jelas masa kampanye juga kita antisipasi dengan bagus terutama kejadian pergeseran massa,"ujarnya.
Dalam simulasi yang dihadiri kapolres seluruh Indonesia tersebut tidak nampak adanya Kapolri. Simulasi tersebut menampilkan beberapa alat pengamanan pilkada seperti mobil water canon, helikopter, hingga pasukan berkuda.
(pit)