Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa sangat kesal dengan Dinas Pendidikan yang dinilai banyak terjadi penyelewengan. Tak terkecuali dengan dana untuk rehabilitasi bangunan sekolah.
Selain persoalan dana rehabilitasi bangunan sekolah yang memantik kemarahan Ahok, ia juga mempertanyakan perihal dana lainnya yang digunakan di bidang pendidikan.
Misalnya saja anggaran untuk membeli pemindai atau
scanner maupun pengadaan alat catu daya listrik atau
uninterruptible power supply (UPS). Untuk itu dana di bidang pendidikan, kata Ahok, harus ditunjau ulang.
"Di Dinas Pendidikan permainan tuh paling keterlaluan. Semua mau dicurangin, mau dimakan duitnya,” ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Kamis (13/8). (Baca:
Rehabilitasi Sekolah Rp 755,3 Miliar Dialihkan ke Disdik DKI)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk tahun ini, rehabilitasi 51 bangunan sekolah di DKI Jakarta mangkrak. Setidaknya ada 30 sekolah dasar (SD) dan 21 sekolah menengah pertama (SMP) yang tidak jadi direhabilitasi tahun ini.
Ahok membenarkan adanya pembangunan sekolah yang mangkrak di Jakarta. Dia mengaku terpaksa menghentikan anggaran yang digunakan untuk rehabilitasi bangunan sekolah karena anggarannya dinilai terlalu besar. (Baca:
Janji Renovasi Sekolah Berujung pada Duplikasi Anggaran)
Perbaikan fisik sekolah, ujar Ahok, harus ditunda dulu karena Pemprov DKI ingin memperbaiki anggaran tersebut terlebih dahulu.
"Sekarang kami paksa tunda, tahun depan kami perbaiki. Kalau di (APBD) perubahan tidak keburu," ujar Ahok.
Berdasarkan data yang diterima CNN Indonesia dari Dinas Pendidikan Jakarta, batas tertinggi anggaran untuk rehabilitasi sekolah di DKI tahun 2015 mencapai Rp 481,84 miliar untuk 51 sekolah. Sementara itu, anggaran tertinggi untuk rehabilitasi total sekolah sekitar Rp 20 miliar untuk SMKN 2. Adapun anggaran terendah dimiliki oleh SDN Kalisari 01 yaitu sebesar Rp 749 juta.
(obs)