Jakarta, CNN Indonesia -- Pusat kesenian dan edukasi yang juga bisa dijadikan sebagai tempat wisata Taman Ismail Marzuki saat ini kian dalam kondisi yang mengecewakan. Banyak alat-alat yang tidak bisa digunakan lagi. Salah satunya proyektor di Planetarium.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah menerima laporan tentang kondisi TIM tersebut. Dia juga mengakui ada beberapa kerusakan di sana.
"Saya sudah pernah dengar di TIM ada kerusakan. Tapi itu memang nilai (aset)-nya terlalu mahal. Nah, saya tidak tahu tuh waktu diaudit itu ketemu atau tidak," kata Ahok, sapaan akrab Basuki, saat ditemui di Balai Kota, Jumat (14/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengetahui adanya kerusakan dan nilai aset yang mahal itu, Ahok pun membandingkan kondisi Taman Ismail Marzuki dengan Artpreneur milik Ciputra. Menurut dia, biaya yang dipakai untuk membangun Taman Ismail Marzuki jauh lebih besar dibandingkan Artpreneur. Akan tetapi hasil di TIM terbilang sangat mengecewakan.
"Ciputra bikin teater artpreneur cuma habis Rp 150 miliar. Taman Ismail Marzuki habis Rp 350 miliar jadinya kayak begitu," ujar Ahok.
"Kamu bandingkan saja Artpreneur Ciputra sama Taman Ismail Marzuki lebih bagus mana? Itu mah neraka sama surga," kata dia.
Oleh sebab itu, Ahok menginginkan aset-aset milik DKI dikerjasamakan dengan swasta. Sebab, menurut dia hasilnya bisa lebih baik dan harganya lebih murah.
Namun, kerja sama ini bukan tanpa syarat. Kerja sama aset yang dilakukan dengan pihak swasta harus menggunakan sistem BTO (Build-Transfer-Operate). Sebab, jika menggunakan sistem BOT (Build-Operate-Transfer) biasanya pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang dirugikan.
"Nanti dibangun, asetnya dikasih ke kami, baru dioperasikan. Kalau di tengah jalan (pihak swasta) macam-macam ya sudah, tendang saja," ujarnya.
Sebelumnya, Ahok pernah mengatakan kalau Pemprov DKI akan lebih banyak lagi menyerahkan pekerjaan pada pihak swasta. Mulai dari mengelola stadion, taman, halte, hingga jembatan penyebrangan.
"Kayak halte-halte, ada tidak halte yang bagus, semua kotor. Jembatan penyebrangan juga. Kenapa tidak lelang dan dikasih swasta," kata Ahok.
Menurut dia, pelibatan pihak swasta ini tidak akan menimbulkan efek negatif jika perjanjiannya jelas dan ditaati. "Negatifnya di mana? Kecuali perjanjiannya tidak jelas. Kalau dia tidak sesuai peraturan, tidak rawat, kami cabut. Yang penting tidak keluar uang. Aset punya DKI," ujarnya.
(meg)