KPK Jalani PK Praperadilan Hadi Poernomo Pekan ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjalani sidang perdana atas Peninjauan Kembali (PK) putusan praperadilan yang diajukan bekas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hadi Poernomo, ini. Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo memastikan pihaknya akan datang.

"Ada pemanggilan sidang perdana tanggal 19 Agustus 2015," ujar Johan saat jumpa pers di kantornya.

Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apabila permohonan tersebut dinilai layak oleh majelis hakim, maka pengadilan akan mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya, hakim agung akan mengkaji permohonan tersebut. Setelah hakim melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim, maka akan diputuskan apakah PK diterima atau ditolak.

Jika ditolak, Johan memastikan akan menetapkan kembali Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus yang sama, yakni kasus penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT Bank Central Asia Tbk Tahun 1999 kepada Bank BCA.

Pilihan Redaksi MA Tak Akan Keluarkan Aturan Khusus tentang Praperadilan KY Hukum Hakim Sarpin Enam Bulan Non-Palu KPK Tetapkan Ulang Hadi Poernomo Tersangka Jika PK Buntu Mantan Anggota BPK Temui Pimpinan KPK

Sebelumnya, Hadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 21 April 2014. Ia diduga menyalahgunakan wewenang sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 375 miliar dan menguntungkan pihak lain. Tak terima, Hadi menggugat penetapan tersangka ke pengadilan.

Kemudian, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haswandi, membatalkan status tersangka Hadi. Hakim Haswandi berpendapat, penyelidik dan penyidik KPK yang mengusut kasus Hadi tak sah lantaran tak berasal dari Kepolisian. Haswandi juga memerintahkan KPK melakukan penghentian penyidikan kasus Hadi.

Atas putusan praperadilan, KPK pun mengajukan Peninjauan Kembali. Alasan mengajukan upaya hukum tersebut lantaran pihak KPK menilai ada penyelundupan hukum dalam putusan praperadilan yang diajukan Hadi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK mengklaim telah menunjukkan seluruh bukti dari delik yang disangkakan seperti alat bukti keterangan saksi, ahli hukum pidana, dan ahli hukum keuangan saat sidang praperadilan. Namun rupanya hakim tak mengindahkan bukti tersebut dan justru melihat celah kecil dalam keabsahan penyelidikan dan penyidikan. (pit)