Resmikan Hotel Aset Pemprov, Ahok Minta Taat Bayar Pajak
Tri Wahyuni | CNN Indonesia
Rabu, 19 Agu 2015 20:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meresmikan Veranda Hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hotel yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI seluas 6.029 meter persegi itu merupakan aset milik Pemprov DKI.
Saat memberi sambutan, Ahok mengingatkan pengelola hotel agar taat membayar pajak. Meskipun hotel tersebut merupakan aset dan berdiri di atas lahan Pemprov DKI.
"Hotel ini asli bayar pajak online, 10 persen uangnya untuk rakyat DKI. Kalau tidak bayar pajak kami akan tutup. Kami akan ketat," kata Ahok di Jakarta hari ini, Rabu (19/8).
Veranda Hotel merupakan kerja sama bisnis properti yang dilakukan PD Pembangunan Sarana Jaya yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan PT Graha Pakubuwono Kusuma dan BreeBay Japan untuk mengelola lahan miliknya.
Tidak hanya soal pajak, Ahok juga mengingatkan pengelola hotel untuk menjaga kualitas makanan. Semua bahan makanan yang digunakan harus memiliki Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Semua makanan harus bersertifikat BPOM. Tidak boleh ada Rhodamin B atau formalin. Kami akan sangat keras masalah seperti ini," ujar Ahok.
Bahkan Ahok juga tidak akan memberikan toleransi kepada pihak pengelola jika ada penggunaan narkotika maupun obat terlarang di lingkungan hotel. "Kalau ada narkoba ketemu dua kali kami tutup hotelnya. Tidak pakai sita karena itu langsung punya kami," kata Ahok.
Veranda Hotel dibangun dengan sistem kerja sama build transfer operate (BTO) atau bangun serah guna. Hotel senilai sekitar Rp 100 miliar itu setelah dibangun oleh pihak swasta kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI dan menjadi milik Pemprov DKI. Namun operasional hotel tetap diserahkan kepada pihak swasta.
Dengan kerja sama ini diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI bisa bertambah dari pajak hotel dan kepemilikan aset.
Hotel berbintang empat ini terdiri dari 184 kamar yang seluruh modalnya dikeluarkan oleh Graha Pakubuwono Kusuma dan BreeBay Japan. Dalam hal ini, Pemprov DKI sama sekali tak mengeluarkan anggaran kecuali lahan. (rdk)
Saat memberi sambutan, Ahok mengingatkan pengelola hotel agar taat membayar pajak. Meskipun hotel tersebut merupakan aset dan berdiri di atas lahan Pemprov DKI.
"Hotel ini asli bayar pajak online, 10 persen uangnya untuk rakyat DKI. Kalau tidak bayar pajak kami akan tutup. Kami akan ketat," kata Ahok di Jakarta hari ini, Rabu (19/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak hanya soal pajak, Ahok juga mengingatkan pengelola hotel untuk menjaga kualitas makanan. Semua bahan makanan yang digunakan harus memiliki Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Bahkan Ahok juga tidak akan memberikan toleransi kepada pihak pengelola jika ada penggunaan narkotika maupun obat terlarang di lingkungan hotel. "Kalau ada narkoba ketemu dua kali kami tutup hotelnya. Tidak pakai sita karena itu langsung punya kami," kata Ahok.
Veranda Hotel dibangun dengan sistem kerja sama build transfer operate (BTO) atau bangun serah guna. Hotel senilai sekitar Rp 100 miliar itu setelah dibangun oleh pihak swasta kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI dan menjadi milik Pemprov DKI. Namun operasional hotel tetap diserahkan kepada pihak swasta.
Dengan kerja sama ini diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI bisa bertambah dari pajak hotel dan kepemilikan aset.
Hotel berbintang empat ini terdiri dari 184 kamar yang seluruh modalnya dikeluarkan oleh Graha Pakubuwono Kusuma dan BreeBay Japan. Dalam hal ini, Pemprov DKI sama sekali tak mengeluarkan anggaran kecuali lahan. (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK