Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon tidak menutupi kemungkinan adanya kepentingan di balik pengusutan perkara dugaan korupsi dalam penjualan cessie atau jaminan hak tagih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ke sejumlah perusahaan saat krisis moneter 1998 silam.
Pengusutan kasus yang ditangani Kejaksaan Agung mengalami benturan dengan adanya aduan masyarakat ke DPR ihwal penggeledahan yang dilakukan penyidik di kantor PT Victoria Investama (VI) dan PT Victoria Sekuritas Indonesia (VSI) yang terafiliasi dengan Victoria Securities Internasional Corporation (VSIC).
"Bisa saja di belakangnya ada kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa ada pengusaha-pengusaha besar di belakang ini. Kalau saya sih tidak ada yang kenal itu. Saya tidak peduli," ujar Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (21/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli menyatakan mediasi yang dilakukan oleh DPR dengan pihak Kejaksaan Agung sekadar mengonfirmasi aduan masyarakat berkenaan dengan penggeledahan yang dilakukan penyidik. DPR dalam hal ini ingin memastikan tidak ada upaya penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.
Bagaimanapun, kata Fadli, pihak Kejaksaan Agung hingga saat ini belum mengantongi kisaran kerugian negara dalam kasus yang sedang mereka usut. Padahal angka kerugian negara tersebut dianggap sebagai bekal modal utama yang harus dimiliki penegak hukum dalam penanganan kasus dugaan korupsi.
Fadli berusaha menekankan kehati-hatian dalam penanganan kasus Victoria lantaran Kejaksaa Agung kali ini tengah bersinggungan dengan pihak sekuritas. Fadli khawatir penanganan perkara bisa berdampak pada kekacauan ekonomi, terutama di bidang perbankan.
"Jangan sampai gara-gara ada penggeledahan, situasi menadi rush. Investor pada lari ketakutan menarik investasinya," ujar Fadli.
Fadli mengatakan pasca krisis 1998 banyak aset yang dijual dengan harga miring. Pengusutan kasus yang kini menimpa PT Victoria pun ibarat membuka kembali kotak pandora usang.
"Tapi kalau mau diusut jangan satu dong. Usut semuanya. Tapi dengan begitu bisa kacau ekonomi kita. Nanti siapa yang mau tanggung jawab? Presiden?" kata dia.
(hel)