Profil Tujuh Calon Pimpinan KPK yang Diwawancara Hari Ini
Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Selasa, 25 Agu 2015 08:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masih menggelar seleksi wawancara untuk tujuh dari 19 kandidat yang lolos seleksi tahap profile assessment, Selasa (25/8) di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta.
Mereka bakal dicecar soal inovasi, latar belakang, independensi, dan konfirmasi transaksi rekening.
Panel penilai adalah panitia seleksi itu sendiri yang terdiri dari sejumlah praktisi, akademisi, dan birokrat. Panel akan menilai apakah ketujuh orang tersebut layak untuk melanjutkan ke babak selanjutnya, uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Berikut adalah profil tujuh orang yang diwawancara hari ini:
1. Giri Suprapdiono
Giri kini berkarier di KPK sebagai Direktur Gratifikasi. Pria berusia 41 tahun ini optimis dirinya sebagai representasi kaum muda dapat menduduki kursi pimpinan. Ide tersebut terinspirasi dari dua tokoh pimpinan KPK di negara lain seperti Arthem Sythnuk (35) yang memimpin lembaga antirasuah di Ukraina dan Rustam Enormali (27), pimpinan lembaga serupa di Tadjikistan.
Pria kelahiran Ponorogo, 9 Juli 1974 ini pernah menjabat sebagai Koordinator Kerja Sama Internasional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK. Sebelum meniti karier di KPK, ia pernah menjadi National Management Concultant pada BAPENAS-UNDP.
Dalam dunia akademik, Giri mengenyam pendidikan sarjana di Teknik Perencanaan Kota, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1999. Selanjutnya, gelar master ia peroleh dari University of Roterdam (2001) pada International Institute to Social Studies-Erasmus.
2. Hendardji Soepandji
Mayor Jenderal Purnawirawan Hendardji Soepandji terakhir menjabat sebagai Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 2010. Sebelumnya, ia juga pernah menduduki posisi Komandan Pusat Polisi Militer TNI periode 2006-2007. Pria kelahiran 10 Februari 1952 ini meniti karier di bidang militer sejak lulus dari Akademi Militer tahun 1974.
Dalam dunia politik, adik mantan Jaksa Agung Hendarman Soepandji ini perah mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 silam. Namun, usahanya gagal lantaran hanya mengantongi suara tak lebih dari 2 persen.
Jenderal purnawirawan bintang dua ini mengaku akan membenahi bagian pencegahan tindak pidana korupsi jika lolos dan menjadi pimpinan KPK mendatang. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara institusional melalui mekanisme koordinasi.
3. Jimly Asshiddiqie
Jimly Asshiddiqie tercatat tengah aktif sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI) dan Ketua Dewan Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham). Jimly juga diberi amanat Presiden Joko Widodo menjadi bagian dari Tim Sembilan. Tim tersebut bertugas untuk menyelesaikan konflik KPK dan Polri. Pakar hukum tata negara ini juga tengah menduduki kursi anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia (DGTK-RI) sejak tahun 2010.
Di tahun yang sama, ia juga didaulat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Jimly pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 hingga 2008. Di luar menyidang perkara konstitusi, Jimly tak ada kegiatan selain bidang akademik.
Jimly memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1982. Selanjutnya, ia merampungkan gelar magister dan doktor dari kampus yang sama. Kemudian, ia menyempurnakan studi lanjut pada Harvard Law School, Cambridge, Massachussett.
4. Johan Budi Sapto Pribowo
Menilik karier Johan, pria asal Mojokerto ini mengawali dunia kerja sebagai wartawan di sebuah media di Indonesia. Kemudian, dia memutuskan untuk hijrah ke KPK dan tak berselang lama menduduki jabatannya sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2006 hingga tahun 2014, ia mengemban tugas sebagai juru bicara sekaligus Deputi Pencegahan lembaga antirasuah.
Pada tahun 2014, Johan bersama dengan pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji dan Ketua KPK periode 2003-2006, Taufiequrahman Ruki, ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan KPK.
Penunjukkan ketiganya menyusul pemberhentian sementara dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang berstatus tersangka. Johan berharap, dengan sederetan pengalamannya di komisi antirasuah, ia mampu memahami dan menyelesaikan tantangan internal kelembagaan. Ketika ditanya soal tujuannya mendaftar menjadi pimpinan untuk periode selanjutnya, Johan berkata, "Saya ingin mengembalikan marwah KPK memberantas korupsi."
5. La Ode Muhammad Syarif
La Ode meniti karier di dunia pendidikan sebagai Dosen Hukum di Universitas Hasanuddin, Makassar. Gelar pendidikan ia peroleh dari Universitas Teknologi Queensland di bidang Master Hukum Lingkungan dan Doktor bidang Hukum Lingkungan Internasional di Universitas Sidney, Australia.
Ilmunya dalam hukum lingkungan berguna untuk pembuatan kurikulum Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung. Sejumlah gagasan juga ia tuangkan dalalam tulisan dengan beragam tajuk seperti perubahan iklim dan kehutanan.
Selain mencicipi dunia akademik, La Ode juga aktif sebagai penasihat senior terkait tata pemerintahan keadilan dan hukum lingkungan di Kemitraan. Untuk isu korupsi, La Ode pernah menjabat sebagai Spesialis Pendidikan dan Pelatihan Proyek Pengendalian Korupsi Indonesia.
6. Mohammad Gudono
Gudono aktif mengajar akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kini, ia menjabat sebagai Ketua Komite Audit UGM dan Ketua Prorgam Studi Magister Akuntansi UGM. Sebelumnya, Gudono sempat menjadi Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM di universitas yang sama pada tahun 2003-2004.
Kemudian, pria 52 tahun ini pernah menjabat sebagai Dewan Audit Bank selama dua tahun sejak tahun 2004. Kiprahnya di birokrasi juga sempat tercatat di Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2006 hingga 2010.
Pria asal Semarang ini menempuh pendidikan sarjana di kampus yang sama pada tahun 1986. Kemudian, gelas MBA ia peroleh dari Murray State University di Amerika Serikat. Untuk gelar doktor di bidang akuntansi, ia sabet dari temple University, Amerika Serikat, pada tahun 1997.
7. Nina Nurlina Pramono
Nina Nurlina Pramono kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pertamina Foundation. Merujuk laman pribadinya ninanurlina.com, perempuan berusia 57 tahun ini memulai karier di Bidang Perencanaan di Industri Pesawat Terbang PT Nurtanio selama 4 tahun. Selanjutnya, ia mengabdikan lebih dari separuh hidupnya untuk bekerja di bidang industri minyak dan gas bumi, PT Pertamina.
Nina mengaku dirinya kompeten di sejumlah bidang antara lain audit internal, pelatihan dan pembelajaran, serta sumber daya manusia dan pengembangan komunitas. Nina mengenyam dunia pendidikan di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan University of Kentucky, USA.
Untuk menjadi puncak pimpinan KPK, Nina merumuskan visi dan misinya menjadi "Catur Krida". Empat poin dalam visi tersebut adalah menciptakan sistem pencegahan korupsi pada sumber pendapatan negara, menciptakan sistem pencegahan korupsi pada sumber belanja negara, menciptakan sistem pencegahan korupsi pada sumber perizinan dan regulasi negara, dan menciptakan sistem pencegahan korupsi pada sumber penegakan hukum. (sur)
Mereka bakal dicecar soal inovasi, latar belakang, independensi, dan konfirmasi transaksi rekening.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Giri Suprapdiono
Giri kini berkarier di KPK sebagai Direktur Gratifikasi. Pria berusia 41 tahun ini optimis dirinya sebagai representasi kaum muda dapat menduduki kursi pimpinan. Ide tersebut terinspirasi dari dua tokoh pimpinan KPK di negara lain seperti Arthem Sythnuk (35) yang memimpin lembaga antirasuah di Ukraina dan Rustam Enormali (27), pimpinan lembaga serupa di Tadjikistan.
Pria kelahiran Ponorogo, 9 Juli 1974 ini pernah menjabat sebagai Koordinator Kerja Sama Internasional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK. Sebelum meniti karier di KPK, ia pernah menjadi National Management Concultant pada BAPENAS-UNDP.
Dalam dunia akademik, Giri mengenyam pendidikan sarjana di Teknik Perencanaan Kota, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1999. Selanjutnya, gelar master ia peroleh dari University of Roterdam (2001) pada International Institute to Social Studies-Erasmus.
Mayor Jenderal Purnawirawan Hendardji Soepandji terakhir menjabat sebagai Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 2010. Sebelumnya, ia juga pernah menduduki posisi Komandan Pusat Polisi Militer TNI periode 2006-2007. Pria kelahiran 10 Februari 1952 ini meniti karier di bidang militer sejak lulus dari Akademi Militer tahun 1974.
Dalam dunia politik, adik mantan Jaksa Agung Hendarman Soepandji ini perah mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 silam. Namun, usahanya gagal lantaran hanya mengantongi suara tak lebih dari 2 persen.
Jenderal purnawirawan bintang dua ini mengaku akan membenahi bagian pencegahan tindak pidana korupsi jika lolos dan menjadi pimpinan KPK mendatang. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara institusional melalui mekanisme koordinasi.
3. Jimly Asshiddiqie
Jimly Asshiddiqie tercatat tengah aktif sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI) dan Ketua Dewan Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham). Jimly juga diberi amanat Presiden Joko Widodo menjadi bagian dari Tim Sembilan. Tim tersebut bertugas untuk menyelesaikan konflik KPK dan Polri. Pakar hukum tata negara ini juga tengah menduduki kursi anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia (DGTK-RI) sejak tahun 2010.
Di tahun yang sama, ia juga didaulat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Jimly pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 hingga 2008. Di luar menyidang perkara konstitusi, Jimly tak ada kegiatan selain bidang akademik.
Jimly memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1982. Selanjutnya, ia merampungkan gelar magister dan doktor dari kampus yang sama. Kemudian, ia menyempurnakan studi lanjut pada Harvard Law School, Cambridge, Massachussett.
4. Johan Budi Sapto Pribowo
Menilik karier Johan, pria asal Mojokerto ini mengawali dunia kerja sebagai wartawan di sebuah media di Indonesia. Kemudian, dia memutuskan untuk hijrah ke KPK dan tak berselang lama menduduki jabatannya sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2006 hingga tahun 2014, ia mengemban tugas sebagai juru bicara sekaligus Deputi Pencegahan lembaga antirasuah.
Pada tahun 2014, Johan bersama dengan pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji dan Ketua KPK periode 2003-2006, Taufiequrahman Ruki, ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan KPK.
Penunjukkan ketiganya menyusul pemberhentian sementara dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang berstatus tersangka. Johan berharap, dengan sederetan pengalamannya di komisi antirasuah, ia mampu memahami dan menyelesaikan tantangan internal kelembagaan. Ketika ditanya soal tujuannya mendaftar menjadi pimpinan untuk periode selanjutnya, Johan berkata, "Saya ingin mengembalikan marwah KPK memberantas korupsi."
5. La Ode Muhammad Syarif
La Ode meniti karier di dunia pendidikan sebagai Dosen Hukum di Universitas Hasanuddin, Makassar. Gelar pendidikan ia peroleh dari Universitas Teknologi Queensland di bidang Master Hukum Lingkungan dan Doktor bidang Hukum Lingkungan Internasional di Universitas Sidney, Australia.
Ilmunya dalam hukum lingkungan berguna untuk pembuatan kurikulum Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung. Sejumlah gagasan juga ia tuangkan dalalam tulisan dengan beragam tajuk seperti perubahan iklim dan kehutanan.
Selain mencicipi dunia akademik, La Ode juga aktif sebagai penasihat senior terkait tata pemerintahan keadilan dan hukum lingkungan di Kemitraan. Untuk isu korupsi, La Ode pernah menjabat sebagai Spesialis Pendidikan dan Pelatihan Proyek Pengendalian Korupsi Indonesia.
6. Mohammad Gudono
Gudono aktif mengajar akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kini, ia menjabat sebagai Ketua Komite Audit UGM dan Ketua Prorgam Studi Magister Akuntansi UGM. Sebelumnya, Gudono sempat menjadi Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM di universitas yang sama pada tahun 2003-2004.
Kemudian, pria 52 tahun ini pernah menjabat sebagai Dewan Audit Bank selama dua tahun sejak tahun 2004. Kiprahnya di birokrasi juga sempat tercatat di Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2006 hingga 2010.
Pria asal Semarang ini menempuh pendidikan sarjana di kampus yang sama pada tahun 1986. Kemudian, gelas MBA ia peroleh dari Murray State University di Amerika Serikat. Untuk gelar doktor di bidang akuntansi, ia sabet dari temple University, Amerika Serikat, pada tahun 1997.
7. Nina Nurlina Pramono
Nina Nurlina Pramono kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pertamina Foundation. Merujuk laman pribadinya ninanurlina.com, perempuan berusia 57 tahun ini memulai karier di Bidang Perencanaan di Industri Pesawat Terbang PT Nurtanio selama 4 tahun. Selanjutnya, ia mengabdikan lebih dari separuh hidupnya untuk bekerja di bidang industri minyak dan gas bumi, PT Pertamina.
Nina mengaku dirinya kompeten di sejumlah bidang antara lain audit internal, pelatihan dan pembelajaran, serta sumber daya manusia dan pengembangan komunitas. Nina mengenyam dunia pendidikan di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan University of Kentucky, USA.
Untuk menjadi puncak pimpinan KPK, Nina merumuskan visi dan misinya menjadi "Catur Krida". Empat poin dalam visi tersebut adalah menciptakan sistem pencegahan korupsi pada sumber pendapatan negara, menciptakan sistem pencegahan korupsi pada sumber belanja negara, menciptakan sistem pencegahan korupsi pada sumber perizinan dan regulasi negara, dan menciptakan sistem pencegahan korupsi pada sumber penegakan hukum. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK