Banggar Taksir Biaya Megaproyek DPR di Angka Rp 2,7 Triliun
Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Selasa, 25 Agu 2015 15:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Ahmadi Noor Supit menyatakan taksiran biaya yang dibutuhkan untuk penataan kawasan kompleks parlemen mencapai kisaran Rp 2,7 triliun. Nilai tersebut didapat dari usulan yang telah dikoordinasikan Kesekjenan DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Dari perencanan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau 2,7 triliun untuk multiyears sampai 2018 kalau tidak salah," kata Supit di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/8).
Berdasarkan pertemuan bersama pimpinan DPR dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang turut dihadiri Banggar semalam, Supit mendapati tujuh mega proyek yang direncanakan DPR itu belum diakomodir dalam nota keuangan RAPBN 2016.
Meski demikian, pengusulan proyek sudah dilakukan lewat Kesetjenan DPR. Usulan itu belum terakomodasi lantaran kajian teknis yang dilakukan Kementerian PU belum sempurna.
Menurut Supit, prioritas penataan kawasan tujuh tahap tahun ini adalah pengadaan alun-alun demokrasi dan pembangunan gedung. Biaya yang diajukan mencapai kisaran Rp 600-700 miliar.
Dalam hal ini, kata Supit, menteri keuangan sebagai perwakilan dari pemerintah masih mempertimbangkan adanya optimalisasi anggaran. Pasalnya ruang fiskal saat ini mengalami penaikan yang rendah dari tahun-tahun sebelumnya. (Baca juga: Nasib Proyek DPR Tergantung Rapat Kemenkeu dan Banggar DPR)
"Biasanya 30-40 persen kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya ini hanya dirancang sekitar lima persen," kata Supit.
Sebelumnya, dari pernyataan Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko, pembangunan megaproyek DPR berada di kisaran Rp 1,6 triliun. Tak hanya itu, sayembara desain gedung bahkan telah dipublikasikan dengan hadiah total mencapai Rp 500 juta.
Dari situs resmi Ikatan Arsitek Indonesia, sayembara desain untuk penataan kompleks parlemen telah dibuka sejak 10 Juli 2015 dan pemenang akan diumumkan pada 12 September 2015.
Meski pihak DPR berkilah batalnya penandatangan prasati oleh Presiden Joko Widodo di 14 Agustus 2015 lalu, hal itu tidak akan menggagalkan pencanangan gedung baru, namun sangat jelas sikap Jokowi cukup beralasan mengingat ternyata Jokowi baru saja mengeluarkan aturan berupa moratorium pembangunan gedung bagi kementerian dan lembaga. (Baca juga: Tarik Ulur Pembangunan Gedung Baru DPR)
Moratorium tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan tertanggal 16 Desember 2014 perihal; Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga. Surat itu dibuat menindaklanjuti arahan presiden pada Sidang Kabinet 3 Desember 2014, dan berlaku di luar pembangunan gedung pelayanan umum seperti rumah sakit dan sekolah.
Merujuk pada Surat Menkeu bernomor S-842/MK.02/2014, menyebutkan, "penundaan atau moratorium pembangunan gedung pemerintahan berlaku untuk pembangunan gedung kantor baru pemerintah yang akan dibangun mulai tahun 2015."
Baca Fokus: Kontroversi Megaproyek DPR RI (pit)
"Dari perencanan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau 2,7 triliun untuk multiyears sampai 2018 kalau tidak salah," kata Supit di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/8).
Berdasarkan pertemuan bersama pimpinan DPR dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang turut dihadiri Banggar semalam, Supit mendapati tujuh mega proyek yang direncanakan DPR itu belum diakomodir dalam nota keuangan RAPBN 2016.
Meski demikian, pengusulan proyek sudah dilakukan lewat Kesetjenan DPR. Usulan itu belum terakomodasi lantaran kajian teknis yang dilakukan Kementerian PU belum sempurna.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam hal ini, kata Supit, menteri keuangan sebagai perwakilan dari pemerintah masih mempertimbangkan adanya optimalisasi anggaran. Pasalnya ruang fiskal saat ini mengalami penaikan yang rendah dari tahun-tahun sebelumnya. (Baca juga: Nasib Proyek DPR Tergantung Rapat Kemenkeu dan Banggar DPR)
Sebelumnya, dari pernyataan Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko, pembangunan megaproyek DPR berada di kisaran Rp 1,6 triliun. Tak hanya itu, sayembara desain gedung bahkan telah dipublikasikan dengan hadiah total mencapai Rp 500 juta.
Dari situs resmi Ikatan Arsitek Indonesia, sayembara desain untuk penataan kompleks parlemen telah dibuka sejak 10 Juli 2015 dan pemenang akan diumumkan pada 12 September 2015.
Meski pihak DPR berkilah batalnya penandatangan prasati oleh Presiden Joko Widodo di 14 Agustus 2015 lalu, hal itu tidak akan menggagalkan pencanangan gedung baru, namun sangat jelas sikap Jokowi cukup beralasan mengingat ternyata Jokowi baru saja mengeluarkan aturan berupa moratorium pembangunan gedung bagi kementerian dan lembaga. (Baca juga: Tarik Ulur Pembangunan Gedung Baru DPR)
Moratorium tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan tertanggal 16 Desember 2014 perihal; Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga. Surat itu dibuat menindaklanjuti arahan presiden pada Sidang Kabinet 3 Desember 2014, dan berlaku di luar pembangunan gedung pelayanan umum seperti rumah sakit dan sekolah.
Merujuk pada Surat Menkeu bernomor S-842/MK.02/2014, menyebutkan, "penundaan atau moratorium pembangunan gedung pemerintahan berlaku untuk pembangunan gedung kantor baru pemerintah yang akan dibangun mulai tahun 2015."
Baca Fokus: Kontroversi Megaproyek DPR RI (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK