FITRA Duga Megaproyek DPR Dibiayai Dana Optimalisasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga dana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp 2,7 triliun diambil dari dana optimalisasi lembaga itu setiap tahunnya. 

Hal ini menurut Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto, jadi bukti politik anggaran DPR sama sekali tak berpihak pada rakyat. Meski dianggarkan Rp 2,7 triliun tahun jamak, namun pembangunan gedung DPR dalam APBN hanya dimasukan sebesar Rp 700 miliar. (Baca juga: Menkeu: Gedung DPR Kegedean untuk Masuk Buku APBN)

Pilihan Redaksi Fokus Kerja, Fraksi Demokrat Tolak Gedung Baru DPR Nasib Proyek DPR Tergantung Rapat Kemenkeu dan Banggar DPR Banggar Taksir Biaya Megaproyek DPR di Angka Rp 2,7 Triliun Tantowi: Jangan Bandingkan (DPR) dengan Toilet Kecamatan

"Pertanyaannya, dari alokasi APBN, dana pembangunan sebenarnya diambil dari mana?" kata Yenny dalam keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia.

Dalam temuannya, FITRA menduga pembiayaan gedung akan diambil dari dana optimalisasi setiap tahun. Padahal dana ini, kata Yenny, seharusnya diperuntukkan untuk cadangan resiko fiskal. 

"Jika dana ini diambil maka, berdampak pada daerah khususnya terhambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat di pelosok. Rakyat menjadi tetap miskin," katanya.

(SIMAK FOKUS: Kontroversi Megaproyek DPR RI)

Oleh karena itu FITRA meminta pemerintah khususnya Kementerian Keuangan menolak secara tegas rencana pembangunan tujuh Proyek DPR.

Selain alokasi yang tidak sesuai dengan perencanaan dan pembahasan, hingga saat ini belum jelas Rp 2,7 triliun itu untuk pembiayaan apa saja. "Potensi markup pembangunan tujuh Proyek pedung DPR ini di prediksi sangat tinggi," katanya.

Apalagi rencana ini sangat bertolak belakang dengan kondisi ekonomi nasional yang sedang lemah. Keuangan negara juga defisit Rp 278 triliun.

Karena itu FITRA meminta DPR tak ngotot mengambil alokasi Rp 2,7 triliun dari APBN karena bisa menambah defisit keuangan negara. "Daripada untuk membangun tujuh proyek lebih baik untuk meminimalisir defisit negara dan mengurangi utang luar negeri disaat rupiah melemah dan dolar naik tinggi.," katanya.  (Baca juga: Tantowi: Jangan Bandingkan (DPR) dengan Toilet Kecamatan)

Soal megaproyek DPR ini, FITRA akan meminta dokumen perencanaan dan anggaran serta hasil audit gedung dari Kementrian Pekerjaan Umum yang di klaim DPR sudah ada. Permintaan informasi ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2008 

"Jika permintaan ini tidak disanggupi maka FITRA akan menggugat ke Komisi Informasi Pusat dan gugatan class action," katanya.

Yenny khawatir jika proyek ini dipaksakan untuk terus dilanjutkan, maka anggaran negara untuk pra perencanaan kisaran senilai Rp 7 hingga 15 Miliar akan menguap sia sia.

Saat ini DPR sudah menggelar sayembara desain komplek parlemen. Desain yang menang akan mendapat hadiah sebesar Rp 300 juta untuk pemenang pertama. sementara pemenang kedua dan ketiga mendapat hadiah Rp 120 juta dan Rp 80 juta.

Selain hadiah uang tunai itu, DPR juga menganggarkan dana sebesar Rp 6,17 miliar untuk kegiatan pekerjaan tahap pra rancangan renovasi dan pengembangan kompleks parlemen. (sur)