Restrukturisasi Trayek Angkutan, Kunci Angkutan Massal DKI
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Sabtu, 29 Agu 2015 08:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai ada dua permasalahan lama yang tidak pernah diselesaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal transportasi umum.
Selain masalah restrukturisasi trayek angkutan bus, yang harus diperhartikan juga adalah perbaikan fasilitas pejalan kaki dan fasilitas stasiun bus non-Transjakarta.
Menurut Danang, restrukturisasi angkutan merupakan pekerjaan rumah sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo. Kala itu, Fauzi Bowo berjanji akan melakukan restrukturisasi angkutan. Namun, sampai saat ini belum juga terealisasi.
Padahal menurutnya, restrukturisasi harus dilakukan dalam jangka pendek. "Itu jadi faktor kunci. Apalagi kalau Mass Rapid Transit (MRT) sudah jadi tahun 2018. Harus direstrukturisasi trayeknya, tidak bisa seperti sekarang," kata Danang kepada CNN Indonesia, Kamis (27/8).
Danang menjelaskan restrukturisasi diperlukan, karena menurutnya saat ini orang yang menggunakan bus, harus berpindah sebanyak 2-3 kali untuk mencapai tujuan. Belum lagi, beban biaya yang harus dikeluarkan pengguna bus dan angkutan umum yang membengkak karena belum ada integrasi tiket antar moda angkutan.
"Kalau bisa hanya satu kali pindah. Itu akan menaikkan daya tarik sistem bus," ujarnya. (Baca juga: Jakarta Dijejali 500 hingga 700 Kendaraan Baru Setiap Hari)
Danang menilai pengadaan bus yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seringkali bermasalah. Ia menyarankan, sebaiknya hal itu dialihkan dengan pembenahan manajemen di PT TransJakarta agar terwujud restrukturisasi trayek angkutan umum, terutama bus.
Hingga saat ini PT TransJakarta memiliki 567 bus berbagai tipe yang siap beroperasi setiap hari. Sementara itu, jumlah bus yang beroperasi di lapangan setiap hari sebanyak 468 bus dengan berbagai tipe.
Selain bus TransJakarta dan Kopaja, Pemprov DKI juga akan mendatangkan jenis bus lainnya tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan ada penambahan 700-800 bus, termasuk TransJakarta dan Kopaja di Jakarta.
Fasilitas Pejalan Kaki
Persoalan kedua, Danang melihat fasilitas bagi pejalan kaki yang diperbaiki hanya di kawasan Sudirman Thamrin saja. Sedangkan di kawasan lain hampir tidak ada fasilitas jalan kaki yang bisa membuat nyaman dan memanusiakan penggunanya.
Danang menjelaskan, perpindahan penumpang dari stasiun atau bus dilakukan dengan berjalan kaki. Sehingga, jika fasilitas pejalan kaki tidak dibenahi, proyek MRT dan Light Rapid Transit (LRT) menjadi tidak efektif karena tidak terkoneksi dengan pusat-pusat kegiatan. (Baca juga: Pukulan Telak, Jakarta Kota Termacet di Dunia)
"MRT kalau tidak ada fasilitas pejalan kaki dari stasiun ke kantor sepanjang Sudirman Thamrin siapa yang mau naik itu?" ujar Danang.
fasilitas pejalan kaki juga perlu diutamakan untuk saat ini. Ia melihat, pembangunan jalur MRT yang terbentang di Sudirman Thamrin masih belum menyentuh pembenahan fasilitas tersebut.
Rencana Jangka Panjang
Secara umum untuk pembenahan transportasi Jakarta, yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta menurutnya sudah berada di jalur yang benar. Namun, ia menyayangkan pembenahan masih terlalu fokus kepada proyek yang besar dan melupakan hal-hal penunjangnya.
"Urutan kalau kita lihat, fokus ke MRT, tapi yang kecil tidak terpegang," kata Danang.
Ia mencontohkan seperti layanan penghubung antar moda, lokasi park and ride belum banyak dilakukan pembahasan. Disatu sisi, Pemprov DKI Jakarta terlalu fokus kepada proyek yang investasinya besar. (Baca juga: Tujuh Juta Kendaraan Berkutat di Jakarta Setiap Hari)
Danang menilai, langkah jangka panjang yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah memperbanyak fasilitas park and ride. Ia menyebut salah satu lokasi di Jakarta Selatan sebagai contoh.
"Seperti di Al- Azhar itu sekarang jadi lokasi park and ride. Orang parkir disitu kemudian naik busway," kata Danang.
Padahal menurut Danang, lokasi tersebut bukan diperuntukan sebagai lokasi park and ride. Namun, ada inisatif masyarakat yang memanfaatkannya. Hal semacam itu yang ia tekankan perlu diberi insentif investasi sehingga tercipta sistem konektifitas yang baik. (sur)
Selain masalah restrukturisasi trayek angkutan bus, yang harus diperhartikan juga adalah perbaikan fasilitas pejalan kaki dan fasilitas stasiun bus non-Transjakarta.
Menurut Danang, restrukturisasi angkutan merupakan pekerjaan rumah sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo. Kala itu, Fauzi Bowo berjanji akan melakukan restrukturisasi angkutan. Namun, sampai saat ini belum juga terealisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Danang menjelaskan restrukturisasi diperlukan, karena menurutnya saat ini orang yang menggunakan bus, harus berpindah sebanyak 2-3 kali untuk mencapai tujuan. Belum lagi, beban biaya yang harus dikeluarkan pengguna bus dan angkutan umum yang membengkak karena belum ada integrasi tiket antar moda angkutan.
Danang menilai pengadaan bus yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seringkali bermasalah. Ia menyarankan, sebaiknya hal itu dialihkan dengan pembenahan manajemen di PT TransJakarta agar terwujud restrukturisasi trayek angkutan umum, terutama bus.
Hingga saat ini PT TransJakarta memiliki 567 bus berbagai tipe yang siap beroperasi setiap hari. Sementara itu, jumlah bus yang beroperasi di lapangan setiap hari sebanyak 468 bus dengan berbagai tipe.
Selain bus TransJakarta dan Kopaja, Pemprov DKI juga akan mendatangkan jenis bus lainnya tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan ada penambahan 700-800 bus, termasuk TransJakarta dan Kopaja di Jakarta.
Fasilitas Pejalan Kaki
Persoalan kedua, Danang melihat fasilitas bagi pejalan kaki yang diperbaiki hanya di kawasan Sudirman Thamrin saja. Sedangkan di kawasan lain hampir tidak ada fasilitas jalan kaki yang bisa membuat nyaman dan memanusiakan penggunanya.
Danang menjelaskan, perpindahan penumpang dari stasiun atau bus dilakukan dengan berjalan kaki. Sehingga, jika fasilitas pejalan kaki tidak dibenahi, proyek MRT dan Light Rapid Transit (LRT) menjadi tidak efektif karena tidak terkoneksi dengan pusat-pusat kegiatan. (Baca juga: Pukulan Telak, Jakarta Kota Termacet di Dunia)
"MRT kalau tidak ada fasilitas pejalan kaki dari stasiun ke kantor sepanjang Sudirman Thamrin siapa yang mau naik itu?" ujar Danang.
fasilitas pejalan kaki juga perlu diutamakan untuk saat ini. Ia melihat, pembangunan jalur MRT yang terbentang di Sudirman Thamrin masih belum menyentuh pembenahan fasilitas tersebut.
Rencana Jangka Panjang
Secara umum untuk pembenahan transportasi Jakarta, yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta menurutnya sudah berada di jalur yang benar. Namun, ia menyayangkan pembenahan masih terlalu fokus kepada proyek yang besar dan melupakan hal-hal penunjangnya.
"Urutan kalau kita lihat, fokus ke MRT, tapi yang kecil tidak terpegang," kata Danang.
Ia mencontohkan seperti layanan penghubung antar moda, lokasi park and ride belum banyak dilakukan pembahasan. Disatu sisi, Pemprov DKI Jakarta terlalu fokus kepada proyek yang investasinya besar. (Baca juga: Tujuh Juta Kendaraan Berkutat di Jakarta Setiap Hari)
Danang menilai, langkah jangka panjang yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah memperbanyak fasilitas park and ride. Ia menyebut salah satu lokasi di Jakarta Selatan sebagai contoh.
"Seperti di Al- Azhar itu sekarang jadi lokasi park and ride. Orang parkir disitu kemudian naik busway," kata Danang.
Padahal menurut Danang, lokasi tersebut bukan diperuntukan sebagai lokasi park and ride. Namun, ada inisatif masyarakat yang memanfaatkannya. Hal semacam itu yang ia tekankan perlu diberi insentif investasi sehingga tercipta sistem konektifitas yang baik. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK