Jakarta, CNN Indonesia -- Memperingati hari ulang tahun ke-70, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi masih menjadi sorotan publik. Dari 39 Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2015, baru tiga RUU yang telah selesai dibahas dalam keputusan Rapat Paripurna.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui, tumpukan prioritas RUU tersebut tidak bakal rampung seluruhnya untuk dibahas pada 2015. Alasannya, usulan RUU dari DPR dan pemerintah itu masih membutuhkan pengkajian yang membuka kemungkinan terjadinya revisi.
(Lihat Juga: Refleksi Inaugurasi ke-70, DPR Sibuk Urus Gedung dan Kasus)Salah satu dari sekian banyak alasan yang membuat pembahasan RUU mandek, kata Fadli, disebabkan molornya pembahasan penyusunan RUU Prolegnas yang baru ditetapkan awal Januari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli menegaskan target dari pembahasan RUU di DPR tidak dilihat dari skala kuantitatif. Sebab kajian RUU pada akhirnya lebih mengutamakan pada kepentingan bangsa dan masyarakat luas.
(Baca Juga: Ulang Tahun ke-70, DPR Sampaikan Laporan Kerja)"Kami orientasinya kualitatif karena kami bukan pabrik undang-undang. Kami membuat undang-undang sesuai dengan kebutuhan. Ada juga sejumlah UU yang belum tentu diterima, bisa saja ditolak," kata Fadli di Gedung DPR, Jumat (28/8).
Alotnya pembahasan RUU juga disebabkan oleh mekanisme pembahasan RUU itu sendiri. Jika pada periode sebelumnya RUU khusus menjadi ranah pengkajian Badan Legislasi (Baleg), ujar Fadli, kini setiap anggota dewan memiliki kewenangan untuk mengurusinya.
"Ini yang kemudian membuat pembahasannya sedikit lebih lama ketimbang dilimpahkan semuanya kepada Baleg seperti pada periode lalu. Memang akan lebih mendalam dengan harapan hasil UU akan lebih berkualitas," ujar Fadli.
Fadli kini berusaha realistis menghadapi tenggat pembahasan Prioritas Prolegnas 2015 yang hanya menyisakan waktu empat bulan.
Dia mafhum tidak semua prioritas pembahasan RUU bakal rampung pada akhir tahun, namun setidaknya dia menakar lebih dari separuh RUU prioritas bisa dituntaskan dalam pembahasan.
"Saya kira bisa lebih dari separuh dari yang kami targetkan. Mungkin sekitar 20 RUU. Karena belum tentu yang lain juga diterima. Bergantung situasi politik," ujar elite Partai Gerindra itu.
(utd)