DPR Curigai Percakapan Telepon Sofyan Djalil dengan RJ Lino

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmon Junaidi Mahesa mempertanyakan alasan Sofyan Djalil menelpon Richard Joost Lino saat Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Desmon mencurigai ada hubungan khusus antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Direktur Utama Pelindo II itu.

"Kalau sampai teleponan dengan Sofyan Djalil, kita musti waspada. Ada apa? Apakah ada bagi keuntungan? Kalau tidak ngapain telepon?" kata Desmon kepada CNN Indonesia, Ahad (30/8).

Desmon juga menduga, ada campur tangan Sofyan Djalil ketika Lino ditunjuk menjadi Dirut Pelindo II pada Mei 2009.

"Apakah RJ Lino ditaruh di situ (menjadi Direktur Pelindo II) atas referensi Sofyan Djalil atau ada hubungan dekat apa? Atau ada bisnis terselubung Sofyan Djalil di sana?" ujar Desmon.

Sebelumnya, Sofyan Djalil membenarkan telah menelepon RJ Lino saat Kantor Pelindo II digeledah. “Saya yang telepon Pak Lino, karena saya empati dan ingin tahu apa yang terjadi,” kata Sofyan Djalil memberikan alasan.

Namun, Sofyan mengaku tidak tahu sama sekali kalau pembicaraan telepon keduanya tersebut juga didengarkan langsung oleh banyak wartawan kala itu.  “Cuma saya tidak tahu bahwa telepon saya dibuka kepada wartawan,” ujarnya.

Kepada Sofyan Djalil, Lino menjelaskan bahwa polisi mencari file dokumen terkait 10 crane yang tak berfungsi sehingga mempengaruhi proses dwelling time alias waktu bongkar muat di pelabuhan.

Lino mengaku menghormati tindakan polisi yang melakukan penggeledahan. Namun, penggeledahan ini tak bisa dilakukan karena dia merasa belum pernah dimintai keterangan oleh polisi.

Seperti diketahui, Lino tidak hanya berhubungan dengan Sofyan Djalil, ia juga sempat menghubungi dua menteri lainnya. Saat kantornya digerebek, Lino sempat menghubungi Menteri Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Sumarno.

Pemeriksaan Harus Lanjut

Terkait ancaman Lino mundur dari jabatannya sebagai Dirut pelindo II jika Presiden Joko Widodo tidak membereskan masalah tersebut, Desmon meminta pemerintah untuk mengabaikannya dengan tidak mengintervensi proses hukum yang dijalankan Bareskrim.

"Pemerintah yang benar mendukung langkah hukum ini. Karena ini juga merupakan proses tindak lanjut dari temuan Jokowi di Tanjung Priok kan," kata politisi partai Gerindra itu.

Di sisi lain, Desmon juga mendorong kepolisian agar terus melakukan penyelidikan. Apalagi sudah ada surat dari kejaksaan dan sudah mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan dari kantor Lino.

"Yang harus wasapada itu Bareskrim. Jangan sampai ada pihak 'berbau' pemerintahan seperti Luhut, Jokowi, atau menteri lainnya dalam kasus ini," ujarnya.

Jumat lalu, Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) menggeledah kantor PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan mobil crane.

"Ada pengadaan mobile crane yang kami duga tak sesuai aturan. Maka itu kami geledah untuk mencari alat-alat bukti," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal, Victor Edison Simanjuntak saat dikonfirmasi.

Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB. Hingga saat ini penyidik masih mencari barang bukti berupa dokumen dan komputer yang berkaitan dengan dugaan korupsi ini di kantor Pelindo II. (ags/hel)