Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mendukung majunya Widyaiswara Madya Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Brigadir Jenderal Basaria Panjaitan untuk menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya Basaria mendaftar, kalau sudah diloloskan ya kami dukung," ujar Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9).
(Lihat Juga: Ahok Bangga Rekomendasi-nya Jadi 8 Besar Capim KPK)Menurut Badrodin, pemilihan Basaria menjadi satu dari delapan calon komisioner KPK merupakan kewenangan Panitia Seleksi (Pansel) sepenuhnya, bukan kewenangan Polri. Ia menuturkan, Polri hanya memberikan data penelusuran rekam jejak calon pimpinan kepada Pansel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mau menggunakan atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada Pansel karena mereka yang minta. Apakah itu jadi pertimbangan atau tidak, itu Pansel yang punya kewenangan," kata dia.
(Baca Juga: DPR Maksimal Tiga Bulan Tentukan Pimpinan KPK)Badrodin mengungkapkan, dirinya memberikan arahan kepada Basaria dan anggota polisi lainnya yang juga mendaftar sebagai capim.
"Semuanya kami kasih supaya dipersiapkan yang sebaik-baiknya. Supaya kerja sama dengan KPK ini bisa baik dan seterusnya maju pemberantasan korupsi juga bisa bersinergi. Itu yang paling utama," ujar dia.
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Pansel KPK Destry Damayanti menilai bahwa nama-nama capim yang dianggap bermasalah seharusnya ada klarifikasinya.
"Jadi kami bisa klarifikasi. Ada justifikasinya, sejauh ini enggak ada masalah," kata dia.
Ia menuturkan, tim Pansel tidak bisa menyampaikan justifikasi tersebut kepada publik. Namun, jika sudah sampai ke tahap lolosnya delapan nama capim kepada Presiden berarti ada jaminan bahwa segalanya sudah bersih (clear).
Berdasarkan pengumuman Presiden Jokowi pada Selasa ini, delapan nama capim KPK yang lolos adalah Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Thony Saut Situmorang, Dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya Surya Candra, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Alexander Marwata, Purnawirawan Polri Basaria Panjaitan, serta Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Selain itu, ada pula Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif.
(utd)