Ekonomi Tak Stabil, Kemhan Tetap Lanjutkan Pengadaan Sukhoi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menuturkan, institusinya akan tetap membeli Sukhoi Su-35. Meski demikian, kondisi keuangan pemerintah yang belum stabil akibat melemahnya rupiah atas Dolar Amerika Serikat akan membatasi jumlah pembelian pesawat tempur asal Rusia tersebut.

Ryamizard berkata, berbagai pendekatan telah dilakukan pemerintah terhadap Rusia dalam rangka menyukseskan rencana pembelian 16 Sukhoi generasi kelima tersebut. Ia menyatakan, Kementerian Pertahanan menargetkan penandatanganan kontrak kerja sama dilakukan September ini.

"Sudah ada anggaran sebelum masalah ekonomi ini terjadi. Nanti pembeliannya akan bertahap," ujarnya di Batalyon Infanteri 201 Jaya Yudha, Jakarta, kemarin. Ryamizard menuturkan, Kemhan tidak akan langsung memborong satu skuadron Sukhoi 35, melainkan membelinya dalam dua atau tiga periode.

Pilihan Redaksi Pemeliharaan Alutsista Lima Tahun Butuh Rp 120,6 Triliun Rahasia Negara, Pembelian Alutsista TNI Tak Dipublikasikan Dilantik Jadi Panglima TNI, Gatot Dibayangi Pahlawan Perang Menteri Tedjo Ingin Alutsista Udara Sekuat Zaman Soekarno Menhan: Kekuatan Negara Tak Hanya Alutsista, Tapi Manusianya

Rencana pengadaan satu skuadron Sukhoi Su-35 merupakan program yang dicanangkan TNI pada masa kepemimpinan Jenderal Moeldoko. Pesawat-pesawat asal Rusia itu ditargetkan akan menggantikan satu skuadron F5 Tiger yang usianya semakin uzur.

Maret lalu Pusat Penerangan Mabes TNI menyatakan, proyek pengadaan ini telah melalui pembahasan Dewan Penentu dan Pengadaan di level angkatan dan Dewan Kebijakan Penentuan Alut dan Alutsista di tingkat Mabes.

Mayor Jenderal Fuad Basya yang kala itu menjabat sebagai Kepala Puspen Mabes TNI menuturkan, pembelian satu skuadron Sukhoi Su-35 memang akan dilakukan secara bertahap hingga target minimum essenstial force tahun 2024 tercapai.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, Marsekal Muda Muhammad Syaugi, menuturkan pemerintah belum menentukan nominal anggaran belanja alutsista TNI untuk tahun 2016.

"Belum diputuskan oleh pemerintah, anggarannya berapa. Kami sudah ingin membeli secepatnya tapi penetapan dari Bappenas belum keluar," ucapnya Rabu petang kemarin.

Terkait jumlah, Syaugi berkata Kemhan lebih memilih untuk membeli Sukhoi secara bertahap daripada langsung membelinya dalam jumlah banyak tapi tanpa dilengkapi sistem operasi dan sistem persenjataan yang lengkap.

"Mending beli sedikit tapi lengkap daripada banyak tapi kosongan. Sukhoi yang akan dibeli itu semuanya pesawat baru," tuturnya.

Adapun, Syaugi mengklaim pembelian Sukhoi Su-35 itu tidak akan menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri yang mensyaratkan adanya imbal dagang, kandungan lokal dan ofset pada transaksi jual beli alutsista antara pemerintah dan negara atau pabrikan asing.

"Jelas ini ada ofset dan imbal dagang. Ini tidak seperti membeli sepeda motor," tuturnya.

Ofset merupakan keharusan pemasok alutsista asing untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada pemerintah Indonesia. Sementara itu, imbal dagang merupakan aturan yang mewajibkan adanya timbal balik antara pemerintah dan pemasok alutsista asing.

Pasal 5 PP 76/2014 mengatur, persentase imbal dagang, kandungan lokal dan ofset secara keseluruhan minimal harus mencapai 85 persen dari nilai kontrak. Adapun, besaran kandungan lokal dan ofset masing-masing paling rendah 35 persen dari nilai kontrak, dengan peningkatan 10 persen setiap lima tahun. (hel)