Jalan Berliku Mutasi Kabareskrim Polri

Isu mutasi Komjen Budi Waseso dari Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menuai kontroversi. Anggota Komisi Kepolisian Nasional Hamidah Abdurrahman, menilai kinerja Buwas perlu diapresiasi. Pasalnya, beberapa kasus yang menyangkut kerugian negara dalam jumlah besar sedang ditangani oleh Kabareskrim saat ini.

"Selama ini kami melihat Kabareskrim berani mengungkapkan beberapa kasus yang cukup besar," kata Hamidah saat dihubungi pada Kamis (3/9) malam.

Isu mutasi Buwas -sapaan akrab Budi Waseso- diduga akibat dari efek dari beberapa kasus besar yang sedang ditangani Bareskrim. Beberapa di antaranya seperti perkara korupsi penjualan kondesat, kasus Pelindo II, dan penggeledahan di kantor Pertamina Foundation.

"Memang seharusnya begitu, Kabareskrim jangan cuma mengurus kasus yang remeh temeh, tapi urus kasus yang merugikan keuangan negara yang besar. Kami melihat Bareskrim sudah melangkah ke sana," terangnya.

Namun Hamidah berpendapat bahwa isu mutasi Kabareskrim tidak ada unsur politik. "Apa yang dilakukan oleh institusi Polri secara umum dalam rangka me-refresh personel, harus lepas dari muatan politik," ujarnya.

Hamidah mengatakan pihaknya telah membicarakan isu mutasi ini dengan Kapolri, Wakapolri, dan Kabareskrim sendiri. Namun proses tersebut masih terus digodok di tubuh Polri. Menurutnya, urusan mutasi maupun promosi jabatan adalah keputusan internal lembaga Polri sesuai kebutuhan organisasi, bukan karena intervensi politik dari pihak luar.

"Jika memang ada bahwa mutasi itu karena order, Kompolnas sangat prihatin. Kami tidak bisa menduga-duga," katanya.

Pada kenyataannya, pergantian jabatan di tubuh Kabareskrim selama ini tidak melulu berjalan mulus. Pada awal 2015, jabatan Kabareskrim yang sebelumnnya dipegang Irjen Pol Suhardi Alius juga mengalami isu mutasi.

Pergantian Suhardi kepada Buwas diyakini karena adanya perkara pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri yang ditunda oleh Presiden Jokowi. Lantaran, calon Kapolri itu ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jauh sebelum itu, Susno Duadji juga mengalami nasib yang sama. Kabareskrim di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini terkena mutasi jabatan. Dia diduga melontarkan tudingan makelar kasus di tubuh Polri terkait pelanggaran ketentuan pajak yang tengah ditangani Mabes Polri.