Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan bahwa persoalan kematian Munir pasti menjadi perhatian siapapun, baik nasional maupun internasional. Hal itu dikarenakan sosok Munir yang dikenal sebagai tokoh hak asasi manusia. Dia mengaku sangat kenal dan dekat dengan Munir secara pribadi.
Politisi yang akrab disapa Pram ini sepakat bahwa persoalan ini menjadi sangat pelik, namun pemerintah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan dan menolak lupa.
"Memang persoalan ini menjadi sangat pelik, tapi apapun itu kita berkewajiban. Kita menolak untuk lupa dalam persoalan seperti ini. Dan bukan hanya persoalan Munir, tapi juga persoalan lain," ujar Pram di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pram menjelaskan, saat ini sudah ada yang dihukum atas kasus ini. Ia berpandangan, pemerintah sekarang atau yang sebelumnya bersungguh-sungguh dalam mengungkap kematian Munir.
"Tapi kalau kemudian belum terungkap dalang utamanya, tentunya bukan kami yang bertugas untuk mengungkap itu, tentunya penegak hukum," katanya.
Ia menegaskan, pemerintah sebelumnya dan juga pemerintahan Presiden Jokowi, berkewajiban untuk memastikan bahwa kasus Munir tidak akan terus mengambang.
Pram bercerita, dirinya dan Munir merupakan aktivis mahasiswa. "Bahkan, dua hari sebelum Munir berangkat ke Belanda, pada waktu itu saya bertemu dengan Munir dan Nahlan. Karena kami mengetahui Munir seorang pejuang dan ketika mengetahui (kasus) itu, orang pertama dengan Pak Taufik memfasilitasi berbagai hal untuk memfasilitasi pemakaman sahabat Munir," ujarnya.
Munir diketahui wafat 11 tahun lalu saat sedang menuju Amsterdam, Belanda, 7 September 2004 silam. Berdasarkan keterangan para saksi, Bandara Changi pun menjadi lokasi krusial di mana eksekusi keracunan Munir terjadi.
Hingga saat ini, kasus pembunuhan Munir belum tuntas. Istri Munir, Suciwati, meyakini ada dalang di balik kematian suaminya.
(meg)