Istana Sarankan Pansel KPK Pertimbangkan Catatan Bareskrim
Resty Armenia | CNN Indonesia
Rabu, 26 Agu 2015 21:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, pihaknya menyarankan Panitia Seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mempertimbangkan catatan hasil penelusuran rekam jejak capim, termasuk yang diberi tanda merah, yang diberikan Badan Reserse Kriminal Polri.
Pramono menjelaskan, Polri merupakan bagian dari pemerintah, sehingga apa yang menjadi masukan dan catatan terkait penelusuran rekam jejak capim seperti yang diminta khusus oleh Pansel sebaiknya dijadikan pertimbangan.
"Karena memang Pansel ini independen dan mandiri. Kami juga sama sekali tidak mempengaruhi, karena permintaan itu secara resmi tentunya seyogyanya dipertimbangkan, sebab kalau tidak, data atau fakta yang ada itu bisa menjadi liar di masyarakat," ujar politisi yang akrab disapa Pram itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
Pram juga menyarankan agar pansel mengambil inisiatif untuk mempertimbangkan catatan merah yang diberikan Bareskrim, bahkan kalau perlu melakukan kroscek.
"Tapi kan fakta itu sudah di tangan. Secara informal, walaupun pemerintah sebenarnya juga bisa mengetahui itu, tapi kami betul-betul tidak ingin campur tangan soal itu," kata dia.
Lagipula, imbuh Pram, Pansel harus bekerja berdasarkan fakta, data, dan akurasi, alih-alih berdasarkan perasaan.
Karena diharapkan nantinya yang dipilih adalah orang-orang terbaik yang bersih dan tidak menjadikan KPK sebagai panggung untuk menjadi populer, seperti pengalaman sebelumnya.
"Sehingga sepenuhnya kami serahkan kepada Pansel untuk menggunakan data itu. Silakan Pansel meneliti itu supaya kita tidak salah pilih orang, karena bagaimana pun lembaga ini sangat strategis, sangat penting," ujarnya.
Pram menilai, meski tindak pidana korupsi masih tinggi, dari tahun ke tahun indeks korupsi di Indonesia mengalami perbaikan.
Yang paling penting, kata Pram, kebijakan administrasi jangan sampai dipidanakan ketika negara menghadapi turbulensi ekonomi seperti yang terjadi saat ini.
Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso menyampaikan, Polri akan membuka ke publik hasil penelusuran rekam jejak para capim KPK yang dinyatakan lolos oleh Pansel.
"Jika nanti ada yang diloloskan, akan saya perlihatkan, kami buka ke masyarakat (hasil penelusuran polisi atas rekam jejak capim KPK). Masyarakat harus tahu atas dasar kejujuran,” ujar Budi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Pusat, kemarin.
Budi berharap hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bareskrim tidak hanya dianggap formalitas oleh Pansel. Catatan penelusuran tersebut harus menjadi rujukan bagi Pansel dalam memilih capim KPK.
Dia pun meminta publik untuk tidak menyalahkan Polri jika ke depan terjadi proses hukum yang berkaitan dengan para pimpinan KPK. Menurut dia, pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap capim yang masuk dalam daftar catatan merah yang diloloskan Pansel.
"Saya sudah bilang dari awal, jika nanti kami menegakkan hukum terhadap mereka (capim KPK yang mendapat catatan merah dari Polri), ya jangan dianggap kriminalisasi, rekayasa. Catat itu," ujar Budi. (meg)
Pramono menjelaskan, Polri merupakan bagian dari pemerintah, sehingga apa yang menjadi masukan dan catatan terkait penelusuran rekam jejak capim seperti yang diminta khusus oleh Pansel sebaiknya dijadikan pertimbangan.
"Karena memang Pansel ini independen dan mandiri. Kami juga sama sekali tidak mempengaruhi, karena permintaan itu secara resmi tentunya seyogyanya dipertimbangkan, sebab kalau tidak, data atau fakta yang ada itu bisa menjadi liar di masyarakat," ujar politisi yang akrab disapa Pram itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kan fakta itu sudah di tangan. Secara informal, walaupun pemerintah sebenarnya juga bisa mengetahui itu, tapi kami betul-betul tidak ingin campur tangan soal itu," kata dia.
Karena diharapkan nantinya yang dipilih adalah orang-orang terbaik yang bersih dan tidak menjadikan KPK sebagai panggung untuk menjadi populer, seperti pengalaman sebelumnya.
"Sehingga sepenuhnya kami serahkan kepada Pansel untuk menggunakan data itu. Silakan Pansel meneliti itu supaya kita tidak salah pilih orang, karena bagaimana pun lembaga ini sangat strategis, sangat penting," ujarnya.
Pram menilai, meski tindak pidana korupsi masih tinggi, dari tahun ke tahun indeks korupsi di Indonesia mengalami perbaikan.
Yang paling penting, kata Pram, kebijakan administrasi jangan sampai dipidanakan ketika negara menghadapi turbulensi ekonomi seperti yang terjadi saat ini.
Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso menyampaikan, Polri akan membuka ke publik hasil penelusuran rekam jejak para capim KPK yang dinyatakan lolos oleh Pansel.
"Jika nanti ada yang diloloskan, akan saya perlihatkan, kami buka ke masyarakat (hasil penelusuran polisi atas rekam jejak capim KPK). Masyarakat harus tahu atas dasar kejujuran,” ujar Budi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Pusat, kemarin.
Budi berharap hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bareskrim tidak hanya dianggap formalitas oleh Pansel. Catatan penelusuran tersebut harus menjadi rujukan bagi Pansel dalam memilih capim KPK.
Dia pun meminta publik untuk tidak menyalahkan Polri jika ke depan terjadi proses hukum yang berkaitan dengan para pimpinan KPK. Menurut dia, pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap capim yang masuk dalam daftar catatan merah yang diloloskan Pansel.
"Saya sudah bilang dari awal, jika nanti kami menegakkan hukum terhadap mereka (capim KPK yang mendapat catatan merah dari Polri), ya jangan dianggap kriminalisasi, rekayasa. Catat itu," ujar Budi. (meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK