Mendagri Lemparkan Kembali Wacana Pembubaran IPDN ke Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan berkomentar mengenai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menginginkan dibubarkannya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Tanya Pak Ahok. Kan Pak Ahok lebih hebat. Tanya Pak Ahok," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).

Sebelumnya, Ahok mengatakan dirinya ingin IPDN dibubarkan. Menurut dia, dengan adanya Undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah tidak memberikan keistimewaan pada IPDN. Ia bahkan mengatakan tidak ingin menggunakan ajudan dari IPDN.

Ucapan sang gubernur lantas membuat tersinggung beberapa alumni IPDN. Namun, Ahok menganggap warga negara di negara demokrasi memiliki kebebasan untuk berpendapat.

Lihat juga: Komisi II DPR Tolak Wacana Pembubaran IPDN

"Saya kira semua orang berhak (berpendapat), ini negara demokrasi. Seharusnya anak IPDN juga merasa terganggu ketika ada UU ASN karena undang-undang itu mengatakan kita berhak merekrut PNS dari non-PNS," kata dia di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah (Dispenda) DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Ia kemudian mempertanyakan apakah kualitas lulusan IPDN lebih baik dari Non-IPDN. Menurutnya tidak semua lurah dan camat di DKI Jakarta merupakan lulusan IPDN.

"Apakah anak-anak IPDN pasti lebih baik dari anak non IPDN? Enggak juga," ujar Ahok.

Lihat juga: Ahok: UU ASN Jadikan IPDN Tak Lagi Diperlukan

Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi andalan pemerintahannya juga bukan dijabat oleh lulusan IPDN. Ahok pun mengingatkan kembali korban tewas yang meninggal di IPDN sebagai salah satu keburukan dari IPDN.

"Siapa yang berantem, berapa banyak orang mati di IPDN saya mau tanya," kata dia. (pit)