Soal Pembubaran IPDN, Ahok Sebut Semua Berhak Berpendapat
Eky Wahyudi | CNN Indonesia
Selasa, 08 Sep 2015 14:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ucapan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menginginkan dibubarkannya Intitut Pemerintahan Dalam Negeri membuat tersinggung beberapa alumninya.
Ahok pun merespons hal tersebut dengan menyatakan sebagai warga yang tinggal di negara demokrasi dirinya bebas berpendapat.
"Saya kira semua orang berhak (berpendapat) ini negara demokrasi. Seharusnya anak IPDN juga merasa terganggu ketika ada UU Aparatur Sipil Negara karena undang-undang itu mengatakan kita berhak merekrut PNS dari yang non-PNS," kata Ahok di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah (Dispenda) DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Ahok mempertanyakan kualitas lulusan IPDN, apakah lebih baik dibanding non-IPDN. Menurutnya tidak semua lurah dan camat di DKI Jakarta merupakan lulusan IPDN.
"Apakah anak-anak IPDN pasti lebih baik dari anak non IPDN? Enggak juga," ujar Ahok.
Menurut Ahok, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi andalan pemerintahannya juga bukan dijabat oleh lulusan IPDN. Ahok mengingatkan kembali korban tewas yang meninggal di IPDN sebagai salah satu keburukan dari IPDN.
"Siapa yang berantem, berapa banyak orang mati di IPDN, saya mau tanya," kata Ahok.
Ketika melantik pejabat eselon II, III, IV pada Jumat (4/9), Ahok juga menyinggung masalah pembubaran IPDN. Menurutnya, ada IPDN hanya menimbulkan kesan ekslusif bagi para alumninya. Dirinya pun mengatakan tidak ingin menggunakan ajudan dari IPDN.
Sebagaimana dikutip dari Detikcom, Ikatan Keluarga Alumni IPDN mengecam Ahok yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar IPDN dibubarkan. Ahok menyebut untuk masuk IPDN tesnya tidak jelas, demikian juga para lulusannya.
Sekjen Ikatan Alumni Keluarga IPDN Arief M Edie menyebut, Ahok mengusulkan itu karena tidak paham dengan sejarah IPDN. IPDN sudah ada sejak zaman Soekarno. Bahkan, Bung Karno sendiri yang meresmikan berdirinya sekolah pamong praja tersebut.
Arief menyebut tidak ada masalah IPDN dibubarkan jika yang meminta rakyat Indonesia, bukan hanya Ahok saja. Karena yang memakai lulusan IPDN bukan Pemprov DKI Jakarta saja, tetapi semua pemerintahan dalam negeri di Indonesia. (hel/hel)
Ahok pun merespons hal tersebut dengan menyatakan sebagai warga yang tinggal di negara demokrasi dirinya bebas berpendapat.
"Saya kira semua orang berhak (berpendapat) ini negara demokrasi. Seharusnya anak IPDN juga merasa terganggu ketika ada UU Aparatur Sipil Negara karena undang-undang itu mengatakan kita berhak merekrut PNS dari yang non-PNS," kata Ahok di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah (Dispenda) DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apakah anak-anak IPDN pasti lebih baik dari anak non IPDN? Enggak juga," ujar Ahok.
"Siapa yang berantem, berapa banyak orang mati di IPDN, saya mau tanya," kata Ahok.
Ketika melantik pejabat eselon II, III, IV pada Jumat (4/9), Ahok juga menyinggung masalah pembubaran IPDN. Menurutnya, ada IPDN hanya menimbulkan kesan ekslusif bagi para alumninya. Dirinya pun mengatakan tidak ingin menggunakan ajudan dari IPDN.
Sebagaimana dikutip dari Detikcom, Ikatan Keluarga Alumni IPDN mengecam Ahok yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar IPDN dibubarkan. Ahok menyebut untuk masuk IPDN tesnya tidak jelas, demikian juga para lulusannya.
Sekjen Ikatan Alumni Keluarga IPDN Arief M Edie menyebut, Ahok mengusulkan itu karena tidak paham dengan sejarah IPDN. IPDN sudah ada sejak zaman Soekarno. Bahkan, Bung Karno sendiri yang meresmikan berdirinya sekolah pamong praja tersebut.
Arief menyebut tidak ada masalah IPDN dibubarkan jika yang meminta rakyat Indonesia, bukan hanya Ahok saja. Karena yang memakai lulusan IPDN bukan Pemprov DKI Jakarta saja, tetapi semua pemerintahan dalam negeri di Indonesia. (hel/hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK