Sidang PK Praperadilan Hadi Poernomo Digelar Hari Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Sidang peninjauan kembali (PK) putusan praperadilan bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo dijadwalkan kembali digelar pukul 10.00 WIB, Rabu (9/9).

Sidang akan dilanjutkan setelah dua pekan lalu dibatalkan karena majelis hakim berhalangan. Tercatat sudah dua kali sidang PK praperadilan Hadi Poernomo mengalami penundaan.

Kali pertama, sidang mundur karena Hadi minta waktu untuk mencari kuasa hukum guna menghadapi gugatan yang disampaikan KPK.

Pilihan Redaksi KPK Tetapkan Ulang Hadi Poernomo Tersangka Jika PK Buntu MA Tak Akan Keluarkan Aturan Khusus tentang Praperadilan KY Hukum Hakim Sarpin Enam Bulan Non-Palu Penyelesaian Gejolak Praperadilan Ada di Tangan Ketua MA

PK terhadap putusan praperadilan perkara nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel diajukan KPK karena lembaga antirasuah itu menilai ada sejumlah putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dinilai melampaui wewenang.

Jika PK dikabulkan, putusan praperadilan yang membatalkan status Hadi sebagai tersangka dalam kasus penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT Bank Central Asia Tbk Tahun 1999 kepada Bank BCA, menjadi tidak sah.

Hadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 21 April 2014. Ia diduga menyalahgunakan wewenang sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp375 miliar dan menguntungkan pihak lain. Tak terima, Hadi menggugat penetapan tersangka ke pengadilan.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haswandi, kemudian membatalkan status tersangka Hadi. Hakim Haswandi berpendapat penyelidik dan penyidik KPK yang mengusut kasus Hadi tak sah lantaran tak berasal dari Kepolisian. Haswandi juga memerintahkan KPK menghentikan penyidikan kasus Hadi.

Atas putusan praperadilan, KPK mengajukan Peninjauan Kembali. KPK menilai ada penyelundupan hukum dalam putusan praperadilan yang diajukan Hadi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK mengklaim telah menunjukan seluruh bukti dari delik yang disangkakan seperti alat bukti keterangan saksi, ahli hukum pidana, dan ahli hukum keuangan saat sidang praperadilan. Namun, menurut KPK, hakim mengabaikan bukti tersebut dan justru melihat celah kecil dalam keabsahan penyelidikan dan penyidikan. (agk)