Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, Djohermansyah Djohan, mendatangi Balai Kota Jakarta, Senin (14/9). Dia meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, atas pernyataan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
"Kalau usulannya tanpa angin, hujan, (IPDN) mau dibubarkan, tentu kawan-kawan minta penjelasan. Saya datang minta penjelasan," kata Djohermansyah. (Baca:
Ahok Bisa Dipolisikan Atas Pernyataan Pembubaran IPDN)
Pernyataan Ahok telah memancing pertanyaan dari sejumlah alumni IPDN di berbagai daerah. Awalnya mereka mengira pernyataan itu didasari karena adanya prestasi buruk sejumlah oknum lulusan IPDN sehingga diusulkan pembubaran sekolah tersebut. Selaku pengurus nasional, Djohermansyah pun meminta penjelasan gubernur.
"Kami menyangka tadi soal
performance, kinerja, kami kaget. Padahal faktanya dia pakai," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok menjelaskan, jika moratorium PNS di seluruh Indonesia dilakukan selama lima tahun, tetapi lulusan IPDN diterima secara terus menerus, maka kantor pemerintahan selama itu akan diisi oleh lulusan IPDN. Ahok menilai ini tidak adil.
"Kalau moratorium, berarti seluruh IPDN juga tidak boleh diterima, itu baru adil. Karena dia (lulusan IPDN) masuknya enggak melalui tes dan promosi terbuka, rekomendasi dari daerah. Ini yang menurut saya tidak adil," kata Ahok.
Menurut Ahok, lulusan IPDN tidak semuanya menjadi pegawai negeri yang potensial. Ada beberapa oknum PNS lulusan IPDN yang kinerjanya kurang baik. Namun, tambahnya, tidak sedikit pula PNS lulusan IPDN yang menduduki jabatan penting dan strategis. Seperti Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji dan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Edy Junaedy Harahap.
Ahok berpendapat, seharusnya IPDN memiliki konsep seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Lulusan STAN tidak serta merta menjadi pegawai negeri Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Mereka bersaing dengan lulusan universitas atau sekolah tinggi lainnya. (Baca:
Ahok Serahkan ke Jokowi Soal Pembubaran IPDN)
Setelah berdiskusi dengan Ahok, Djohermansyah bisa menerima alasan tersebut. Kini tidak ada lagi urusan pembubaran IPDN. "Kalau begitu konteksnya, clear. Tidak ada maksud beliau untuk mengusulkan pembubaran IPDN. Tapi dalam rangka gagasan rencana kebijakan. Soal keadilan saja," kata Djohermansyah.
Ahok menambahkan, pertemuannya dengan alumni IPDN sebagai ajang bertukar pikiran. Dia mengatakan, masa depan IPDN harus mulai dipikirkan. Djohermansyah pun meminta agar seluruh anggotanya bekerja tanpa memikirkan isu pembubaran IPDN. "Alumni IPDN seluruh Indonesia, sekarang tenanglah bekerja, enggak ada urusan dengan soal pembubaran itu," kata Djohermansyah.
(obs)