Anggaran Pengawasan Kelautan Jakarta Dianggap Pemborosan

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah anggaran senam dipertanyakan, kini DPRD DKI Jakarta kembali mempertanyakan mengenai anggaran monitoring atau pengawasan kelautan di Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta yang mencapai Rp 490 juta per tahun.

Anggota DPRD Jakarta dari Partai NasDem, Bestari Barus mengatakan jumlah anggaran yang diajukan untuk pengawasan terlampau besar.

"Kami temukan biaya untuk monitoring sebesar Rp 490 juta untuk 10 kali monitoring, itu untuk apa, masa sekali monitoring menghabiskan sekitar Rp 49 juta," kata Bestari kepada CNN Indonesia, Kamis (17/9).

Pilihan Redaksi Ahok Ungkap Penyebab Rendahnya Pendapatan DKI Jakarta 2014 DPRD Jakarta Permasalahkan Anggaran Senam Anak Buah Ahok Gubernur Ahok akan Selidiki Penggunaan Anggaran Pidatonya Ratusan Juta Biaya Pidato Ahok Dipersoalkan Dewan

Menurut Bestari seharusnya biaya pengawasan Kelautan tidak menghabiskan anggaran sebesar itu. Apalagi pihaknya menemukan adanya pengawasan yang mirip-mirip.

"Biaya sewa kapal anggaplah Rp 10 juta, itu sudah yang bagus. Terus bayar ahli dua orang, kan enggak akan sampai Rp 49 Juta, untuk PNS juga kan enggak perlu dibayar," katanya.

Menurutnya usulan anggaran tersebut tidak sesuai dengan semangat gubernur yang menginginkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Ditambah, saat ini kondisi ekonomi masih berada di masa-masa sulit. Bestari menambahkan masih banyak usulan anggaran yang dinilai tidak perlu.

"Nanti kami akan pangkas anggaran untuk program-program enggak jelas, saat ini usulan anggaran-anggaran tersebut sudah masuk dalam pembahasan per komisi, nanti kami akan telusuri," tutur Bestari.

Sebelumnya, anggota DRPD Jakarta menemukan anggaran untuk menjamu tamu yang mencapai Rp 900 juta per tahun di Dinas Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta. Selain itu juga ditemukan usulan anggaran senam puluhan juta rupiah untuk satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (obs)