Ahok: Istri Pejabat Perlu Pemahaman Anti Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menginginkan adanya pemahaman anti korupsi pada pejabat perempuan dan istri pejabat di DKI Jakarta. Menurut Ahok banyak korupsi pejabat dimulai dari istrinya.

"Biasanya kalau orang mau mendapatkan proyek, yang dibaikin lebih dulu itu istrinya, dibelikan tas, segala macam, istrinya itu,” kata Ahok, dalam sambutannya di Seminar "Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan" di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/9). (Baca: Perkara UPS Membuka Kasus Korupsi Lain dalam APBD Jakarta)

Nantinya, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam program "Saya, Perempuan Anti Korupsi (SPAK)" akan melakukan pelatihan terhadap istri dan pejabat perempuan Pemprov Jakarta. Ahok pun mendukung rencana pelatihan tersebut sebab menurut Ahok masih banyak perempuan yang belum tahu mengenai korupsi.

"Diharapkan melalui workshop ini dapat ditemukan formulanya, terus ibu-ibu mulai mengerti mana yang boleh dan tidak boleh," ujar Ahok. (Baca: Transaksi Digital: Ide Ahok Berantas Korupsi)

Pilihan Redaksi Ahok Bangga Rekomendasi-nya Jadi 8 Besar Capim KPK KPK Minta Calon Pimpinan Paham Tata Kelola Lembaga Kejagung Kembali Periksa Saksi Kasus Korupsi Sudin Tata Air FPI Laporkan Ahok Atas Tiga Dugaan Korupsi BPK Minta Ahok Batalkan Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Senada dengan Ahok, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, Sujanarko mengatakan perempuan memiliki kekuatan untuk mencegah korupsi dan mendorong anggota keluarganya untuk melakukan korupsi.

"Karenanya sebagai figur sentral dalam keluarga, perempuan harus mampu membentengi dirinya dan keluarganya dari korupsi," kata Sujanarko.

Sujanarko berharap melalui seminar dan pelatihan yang dilakukan dapat mengurangi perilaku konsumtif dan semakin banyak perempuan yang bisa menyebarkan nilai-nilai anti korupsi.

Sementara itu, perwakilan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Laura Kemp mengatakan negaranya sangat mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya tidak ada bukti empiris yang menunjukkan perbedaan perempuan dan laki-laki dalam hal korupsi.

“Korupsi dapat menyebabkan kecemburuan sosial, mengurangi pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di Indonesia," kata Laura.

Laura juga mengatakan peran perempuan dalam anti korupsi akan membuat Indonesia semakin baik. Indonesia juga diharapkan menggunakan inovasi-inovasi teknologi untuk pemberantasan dan pengawasan korupsi.

"Kalau tidak korupsi Indonesia merupakan negara yang luar biasa," ucapnya.

Rencananya pelatihan dari KPK akan dilakukan selama tiga hari yaitu pada 6-8 Oktober 2015 di Gedung Abdul Muis. Pelatihan tersebut akan diikuti oleh istri-istri pejabat yang tergabung dalam PKK Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita, lurah, camat, wali kota, suku dinas, unit pelaksanan teknis, Satpol PP, dan guru. Dalam pelatihan tersebut akan diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menyebarluaskan gerakan nasional anti korupsi bagi perempuan. (obs)