DPRD Jakarta Permasalahkan Anggaran Senam Anak Buah Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD Jakarta, Muhammad Taufik mempertanyakan usulan anggaran senam Pemerintah Provinsi Jakarta yang mencapai puluhan juta untuk satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Anggaran tersebut diusulkan masuk anggaran APBD DKI 2016 dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Itu tidak masuk akal, masa anggaran kegiatan senam PNS DKI jakarta mencapai puluhan juta rupiah. Itu baru satu SKPD, kalau semua SKPD bisa miliaran," kata Taufik, Di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (15/9).

Pilihan Redaksi Kejagung Kembali Periksa Saksi Kasus Korupsi Sudin Tata Air Ahok Sebut Lebih Suka Dipilih Warga DKI DPRD Menentang Ahok Ubah Wisma Atlet Jadi Rusun

Taufik pun menyatakan tidak akan meloloskan usulan anggaran tersebut ke RAPBD. Dirinya mengatakan hal tersebut dilakukan untuk efisiensi anggaran. Meskipun begitu, dirinya mengakui akan tetap ada anggaran untuk olahraga di setiap SKPD. (Baca juga: Ratusan Juta Biaya Pidato Ahok Dipersoalkan Dewan)

"Namanya anggaran olahraga, hampir di setiap SKPD ada," katanya.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan jumlah anggaran yang diusulkan tergantung dari kehadiran dan kualitas guru senam yang didatangkan.

"Tergantung, puluhan juta setahun berapa kali, bayar guru senam yang canggih-canggih kan bisa juga. Jadi, saya enggak bisa bilang enggak dan iya," kata Ahok, di Balai Kota, Rabu (16/9).

Ahok mengatakan keberatan yang diajukan anggota DPRD Jakarta terhadap usulan anggaran senam memang hak mereka. Ahok pun menganggap baik hal tersebut. (Baca juga: Gubernur Ahok akan Selidiki Penggunaan Anggaran Pidatonya)

"Enak ini jadi ada auditor, tugas DPRD itu pengawasan salah satunya. Dia kan mewakili rakyat, tinggal yang mewakili rakyat ajah gimana menimbang ini," katanya.

Ini bukan kali pertama DPRD Jakarta mempermasalahkan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, DPRD Jakarta juga mempermasalahkan anggaran penyusunan naskah pidato gubernur yang mencapai Rp805 juta per tahun.

(sip)