Suap Pelindo II: Diduga Buat Perabot Rumah Dinas Menteri BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu membeberkan, rincian dugaan penyuapan dari Direktur Utama Pelindo II RJ Lino kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno senilai Rp 200 juta. Menurut Masinton, duit Rp 200 juta digelontorkan Lino untuk pengadaan barang di rumah dinas Rini.

Masinton lantas menunjukan fotokopi nota-nota pembelian perabotan untuk rumah dinas Rini. "Fotokopi nota dinas ini dari asisten manajer umum bernama Daud yang diperintahkan Lino untuk pengadaan barang di rumah dinas menteri BUMN," kata Masinton di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (22/9).

Nilai perabot yang tercantum dalam nota dinas itu di antaranya satu kursi sofa tiga dudukan senilai Rp 35 juta, dua sofa satu dudukan senilai Rp 50 juta, satu meja sofa senilai Rp 10 juta, enam kursi makan senilai Rp 21 juta, satu meja makan senilai Rp 25 juta, dan satu set perlengkapan ruang kerja senilai Rp 59 juta.

Pilihan Redaksi RJ Lino Mengaku Tak Ditekan Panja Komisi BUMN DPR Politisi PDIP Lapor KPK soal Dugaan Suap Lino ke Menteri Rini RJ Lino Dilaporkan soal Korupsi Perpanjangan Konsesi JITC Politikus PDIP Sebut Suap RJ Lino ke Menteri Rini Rp200 Juta

"Saya menyampaikan informasi ini dan minta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi Dirut Pelido II kepada menteri BUMN pada tanggal 16 Maret 2015 berupa pengadaan perabotan di rumah dinas tersebut," katanya.

Masinton menegaskan semua duit yang dikucurkan untuk pembelian perabotan itu berasal dari Pelindo II. "Kami minta KPK lakukan klarifikasi atas fotokopi nota-nota ini," katanya.

Masinton siang tadi telah menyerahkan dokumen tersebut ke KPK. Adapun, ia mengaku masih memiliki bukti lainnya yang akan ia keluarkan satu per satu.

Bareskrim Polri tengah menangani kasus korupsi mobile crane oleh PT Pelindo II. Bareskrim telah menetapkan seorang tersangka dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Sebanyak sepuluh mobile crane yang diadakan perusahaan tersebut pada 2013 semestinya dikirimkan ke delapan pelabuhan. Namun penyidik menemukan hingga tahun ini barang- barang tersebut belum dikirimkan.

Kasus ini menjadi sorotan publik saat penggeledahan kantor Pelindo II. Penggeledahan tersebut sempat dinilai gaduh dan diprotes oleh Lino, yang kemudian 'mengadu' kepada Kepala Bappenas, Sofyan Djalil. Lino tak terima kantornya diperiksa mendadak oleh Korps Bhayangkara.

Beberapa pejabat pemerintahan turut bersuara mengenai penggeledahan PT Pelindo II, termasuk salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini kemudian menelepon Kapolri meminta penjelasan perihal penggeledahan itu. (rdk)