Komnas HAM Enggan Komentari Jokowi Tak Minta Maaf soal G30S

Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Selasa, 22 Sep 2015 16:25 WIB
Ketua Komnas HAM Nur Kholis menyebut yang penting dalam kejahatan HAM masa lalu jangan dihubungkan ke ideologi, tetapu para korban dan keluarganya.J
Ketua Komnas HAM, Nur Kholis. (Detikcom/Rachmad Haryanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia enggan mengeluarkan komentar terkait pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nashir yang mengatakan pemerintah Indonesia tidak berencana meminta maaf kepada korban peristiwa Gerakan 30 September atau biasa disingkat G30S. Ketua Komnas HAM Nur Kholis mengatakan ingin terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut.

"Itu kan info dari mereka, kami tidak ingin berkomentar tentang pertemuan yang kami sendiri tidak ikut di dalamnya. Kita kan tidak tahu pertemuan itu sebenarnya membahas soal apa," kata Nur Kholis saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (22/9).

Nur Kholis menganggap ada kemungkinan kesalahpahaman pemilihan kata terkait peristiwa G30S tersebut. Namun yang sebenarnya ingin ditekankan oleh Komnas HAM adalah kejahatan HAM masa lalu jangan dihubung-hubungkan dengan masalah ideologi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yang penting saat ini, kata Nur Kholis, adalah para keluarga korban mendapat ucapan maaf dari kepala negara, dalam hal ini Presiden.

"Ini bukan masalah ideologi, melainkan soal korban," kata Nur Kholis.

"Konsep yang kami tawarkan adalah adanya pernyataan penyesalan dari kepala negara perihal kejadian kejahatan HAM masa lalu. Dalam hal ini Presiden harus menyampaikan penyesalannya."

Sebelumnya Haidar Nashir menyatakan telah meminta klarifikasi mengenai isu pemerintah yang akan meminta maaf kepada korban tragedi Gerakan 30 September 1965.

Dalam kesempatannya bertemu Presiden Joko Widodo, hari ini, ia mengaku mendapatkan kepastian ihwal rencana itu langsung. Menurutnya, secara tegas Presiden Jokowi tidak akan meminta maaf kepada keluarga korban tragedi G 30 S.

"Sama sekali tak ada agenda, bahkan terpikir pun tidak, sehingga isu yang berkembang bahwa pemerintah akan meminta maaf, sudah terklarifikasi, Presiden tak akan melakukan itu, apalagi sampai membuat permintaan maaf," ujar Haidar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/9).

Haidar mengaku tidak mendapatkan penjelasan mengenai alasan mengapa Jokowi memutuskan untuk tidak meminta maaf. Namun ia yakin sang kepala negara berpegangan pada suatu prinsip.

Apapun keputusan Presiden terkait hal itu, ujar Haidar, PP Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat akan tetap memberikan dukungan penuh.

‘Kalau kami meminta maaf, kami akan berhadapan dengan NU, Muhammadiyah, TNI," kata Haidar menirukan ucapan Joko Widodo. (hel)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER