Padahal sebelumnya, ia juga pernah menyaksikan pertandingan tenis di Bali saat mendekam di rumah tahanan Brimob.
"Buat saya, Menteri Hukum dan HAM, beliau tidak tegas kepada jajarannya dan menurut saya beliau mundur saja, karena gagal menjadi menteri yang menjalankan sistem di Kemenkumham," kata Bona dalam Diskusi 'Bebas Lepas di Lapas', di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (26/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bona menilai, seharusnya warga binaan dapat memperoleh hak tanpa perlu mengeluarkan uang. Namun oknum petugas LP disebutnya menjadikan hak warga binaan sebagai cara untuk mendapatkan uang lebih, seperti dalam pemberian remisi.
"Remisi dan pembebasan bersyarat pun kerap dijadikan lahan mencari uang bagi oknum petugas Lapas, saya pun dapat remisi setelah bayar, padahal remisi adalah hak saya," ujar Bona.
Bona berharap, di masa mendatang LP dapat menerapkan sistem dan memberikan kegiatan yang mencerahkan kepada warga binaan. Sehingga ketika warga binaan telah selesai menjalani masa tahanan dan keluar dari bui, akan kembali menjadi warga negara yang baik dan diterima masyarakat.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Dwi Ria Latifa menyoroti kinerja petugas LP yang masih lemah karena kurang komitmen dan integritas dalam bekerja. Hal ini ia nyatakan dalam menanggapi beredarnya Gayus Tambunan di restoran, saat masa persidangan.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan, kasus Gayus terjadi lantaran petugas lapas mudah tergoda dengan sogokan narapidana yang menawarkan sejumlah uang.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly berujar akan segera membeberkan siapa-siapa saja oknum yang terlibat dalam keluarnya Gayus beberapa hari lalu.
"Dua petugas yang mengawal Gayus lagi diselidiki seberapa berat kesalahannya oleh tim. Tim itu kemudian akan memberikan rekomendasi kepada dirjen dan saya", ungkap Yasonna. (rdk)