SETARA: Sistem Peradilan Sengketa Pilkada Lemah

Jakarta, CNN Indonesia -- SETARA Institute menilai sistem peradilan sengketa Pilkada 2015 nanti lemah. Melalui temuan studi, Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani mengatakan banyak kelemahan dari peradilan sengketa Pilkada terutama di Mahkamah Konstitusi.

Ia mengatakan saat ini Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Kalkulator karena hanya menangani selisih suara dari pasangan calon kepala daerah.

"Karena tidak akan memeriksa potensi kecurangan yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massive) yang jelas berdampak pada hasil suara," ucap Ismail di Kantor SETARA Institute, Jakarta, Rabu (30/9).

Lihat juga: KPU Siap Jalankan Putusan MK Soal Pasangan Tunggal

Ia mengatakan MK mengalami kemunduran apabila itu benar-benar diterapkan dalam pelaksanaannya. Sebab, tutur Ismail, sejak 2007 lalu MK mengambil kewenangan Mahkamah Agung untuk terus masuk lebih dalam ke penyebab selisih suara di pemilihan umum.

Namun, Ismail menuturkan hal itu "dinikmati" MK hingga tahun 2013 lalu, saat mantan Ketua MK Akil Mochtar terbukti menerima suap atas sejumlah perkara sengketa Pilkada.

"MK memilih jalan pragmatis dan ingkar atas terobosan yang pernah dibuatnya," ucap Ismail.

Peneliti SETARA Institute Halili menyoroti ambang batas selisih hasil pemilihan dengan margin error yang sangat tipis. Dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 PMK nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Perkara Perselisihan Hasil Kepala Daerah menegaskan akan memproses perkara dengan selisih suara 0.5-2 persen.

Lihat juga: Ketua MPR: Tidak Ada Istilah Referendum dalam Putusan MK

Halili mengatakan persentase yang sangat tipis tersebut berpotensi menghalangi masyarakat memperjuangkan keadilan elektoralnya.

"Kami melihat ambang batas tersebut bukan untuk menyortir perkara, namun untuk menutup peluang electoral justice sistem Pilkada," kata Halili.

Ia memberikan contoh Pilkada Kota Waringin Barat pada 2010 lalu. Kemenangan pasangan Sugianto-Eko Soemarno atas pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto adalah 9.7 persen. MK membatalkan kemenangan tersebut meski persentase selisih suara besar.

Selain itu, Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menyoroti batas waktu pelaporan sengketa Pilkada yakni hanya tiga hari setelah kejadian.

Pilihan Redaksi PDIP Nilai Putusan MK Bentuk Perlindungan Kedaulatan Rakyat Eks Ketua KPUD Dihadirkan Dalam Sidang Bekas Cabup Lebak KPU Janji Bikin Peraturan Baru Soal Calon Tunggal Pilkada KPU Siap Jalankan Putusan MK Soal Pasangan Tunggal

Menurutnya, hal tersebut tidak adil bagi daerah-daerah yang secara geografis sulit dan di pedalaman. Ia menilai MK tidak mempertimbangkan perbedaan akses di daerah.

Lihat juga: Setahun Kerja, Mahkamah Kehormatan Dewan Hanya Buat 9 Putusan

Diketahui, proses persidangan sengketa Pilkada rencananya akan dimulai pada 7-12 Januari 2016 mendatang dengan pemeriksaan pendahuluan dalam sidang pleno atau panel.

Dilanjutkan dengan pengajuan jawaban termohon dan pengajuan keterangan pihak terkait pada 8-13 Januari 2016. MK kembali menggelar sidang panel untuk memeriksa hal tersebut pada 13 Januari-8Februari 2016.

Kemudian MK akan membahas perkara pada 9-14 Februari dan menyusun rancangan putusan pada 10-14 Februari. Putusan sengketa Pilkada di tingkat Kabupaten dan Provinsi akan dibacakan pada 15-17 Februari 2016 mendatang. (pit)