DPRD: Rotasi Pejabat DKI Buat Serapan Anggaran Rendah
Eky Wahyudi | CNN Indonesia
Rabu, 07 Okt 2015 14:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, menyesalkan rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI yang hanya mencapai belasan persen. Rotasi pejabat dituduh menjadi salah satu penyebabnya.
"Itu kami sesalkan. Memang ada positifnya juga pergantian pejabat tapi kalau dampak ke penyerapan anggaran, pembangunan jadi terkendala," kata Sani, sapaan akrab Triwisaksana, di Gedung DRPD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (7/10).
Sani mengatakan penggunaan anggaran di DKI sebagian besar hanya dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan. Sementara, pembiayaan proyek di Jakarta lebih banyak dibiayai pihak lain.
"Mass Rapid Transit (MRT) dibiayai Jepang, Light Rail Transit (LRT) juga dari pusat," kata Sani.
Meski demikian, politikus PKS tersebut mengaku tidak tahu mengapa Tunjangan Kerja Daerah (TKD) di Jakarta mengalami keterlambatan. Menurut dia, saat ini institusinya berharap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bisa segera disetujui Kementerian Dalam Negeri.
"Intinya DPRD berharap APBD-P bisa cepat selesai, bisa cepat dicairkan. Daripada menyalahkan orang lain lebih baik evaluasi diri," ujarnya.
Dalam kurun satu tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan demosi atau penurunan jabatan sebanyak 201 pejabat. Para pejabat tersebut, yang menduduki eselon IV hingga eselon II, saat ini hanya diberdayakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.
Anggota DPRD Jakarta lainnya, Steven Setiabudi Musa, mengatakan rendahnya penyerapan APBD dikarenakan pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merasa takut menggunakan anggaran. Apalagi pejabat tersebut baru diangkat oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Pejabat di SKPD seperti takut menggunakan anggaran. Seharusnya enggak perlu takut gunakan anggaran. Anggaran itu dari uang rakyat yang harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan," ujarnya.
Namun, menurut anggota Komisi E ini, sistem transparansi yang diterapkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa dijadikan alasan untuk takut menggunakan anggaran. Justru, transparansi harus dimanfaatkan untuk menunjukkan hasil kerja atau program yang dikerjakan ke publik.
Berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah diketahui lima daerah dengan penyerapan anggaran terendah antara lain, DKI Jakarta (19,39%), Papua (21,74%), Kalimantan Utara (23,7%), Papua Barat (28,86%) dan Riau (29,8%).
Sedangkan, untuk penyerapan anggaran tertinggi antara lain, Gorontalo (63,1%), Maluku Utara (63%), Kalimantan Tengah (62,9%), Nusa Tenggara Timur (57,6%) dan Sulawesi Tenggara (56,9%).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengkhawatirkan rendahnya serapan anggaran di beberapa daerah salah satunya di DKI Jakarta. Namun, dirinya tetap optimis serapan anggaran daerah bisa mencapai diatas 90 persen jelang akhir tahun. (utd)
"Itu kami sesalkan. Memang ada positifnya juga pergantian pejabat tapi kalau dampak ke penyerapan anggaran, pembangunan jadi terkendala," kata Sani, sapaan akrab Triwisaksana, di Gedung DRPD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (7/10).
"Mass Rapid Transit (MRT) dibiayai Jepang, Light Rail Transit (LRT) juga dari pusat," kata Sani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kurun satu tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan demosi atau penurunan jabatan sebanyak 201 pejabat. Para pejabat tersebut, yang menduduki eselon IV hingga eselon II, saat ini hanya diberdayakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.
"Pejabat di SKPD seperti takut menggunakan anggaran. Seharusnya enggak perlu takut gunakan anggaran. Anggaran itu dari uang rakyat yang harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan," ujarnya.
Namun, menurut anggota Komisi E ini, sistem transparansi yang diterapkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa dijadikan alasan untuk takut menggunakan anggaran. Justru, transparansi harus dimanfaatkan untuk menunjukkan hasil kerja atau program yang dikerjakan ke publik.
Sedangkan, untuk penyerapan anggaran tertinggi antara lain, Gorontalo (63,1%), Maluku Utara (63%), Kalimantan Tengah (62,9%), Nusa Tenggara Timur (57,6%) dan Sulawesi Tenggara (56,9%).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengkhawatirkan rendahnya serapan anggaran di beberapa daerah salah satunya di DKI Jakarta. Namun, dirinya tetap optimis serapan anggaran daerah bisa mencapai diatas 90 persen jelang akhir tahun. (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK