Anak Buah Ahok Takut Gunakan Anggaran, Serapan Rendah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menilai salah satu penyebab serapan rendah adalah ketakutan penggunaan anggaran. Hingga Oktober ini, anggaran DKI Jakarta yang terserap baru 19,39 persen.

"Ada salah satu Suku Dinas (Sudin) Kesehatan punya 10 kegiatan, tapi mengaku tidak bisa laksanakan tiga kegiatan," kata Heru kepada CNN Indonesia.

Suku dinas tersebut langsung meminta tiga kegaiatan itu tak dilaksanakan dan anggarannya dianggap sebagai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Padahal menurut Heru untuk meningkatkan penyerapan anggaran diperlukan keberanian SKPD untuk menggunakan anggaran.

Lihat juga: Ahok Bantah Serapan Rendah Akibat Rotasi Pejabat DKI

Selain soal ketakutan pejabat, proses lelang dan lambannya pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APDB-P) juga dituding menjadi penyebab rendahnya serapan.

"Misalnya ada 12 syarat lelang yang harus dipenuhi, tidak semua berkas dikirim, kan pasti dipulangkan. Nanti alasan ke pimpinan waktu administrasi enggak cukup. Padahal dari awal memang tidak mau lelang," kata Heru.

Karena itu ia berharap seluruh SKPD tak usah melalui proses lelang, tinggal dimasukan ke dalam e-katalog.

Sementara itu, faktor lainnya yang menyebabkan rendahnya penyerapan adalah adanya SKPD yang menunggu disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Heru mengatakan dirinya menargetkan APBD-P bisa disetujui dalam waktu dekat ini.

Lihat juga: Serapan Anggaran Rendah, Ahok Salahkan Proses Lelang Proyek

"Kalau harapan saya, 10 Oktober APBD-P sudah disahkan, saya sudah kirim hari ini, Kemendagri juga sudah beri percepatan," katanya.

Heru pun optimis penyerapan APBD Jakarta bisa mencapai 70 persen seandainya APBD-P cepat disahkan.

Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, lima daerah dengan penyerapan anggaran terendah lainnya adalah Papua (21,74 persen, Kalimantan Utara (23,7 persen), Papua Barat (28,86 persen) dan Riau (29,8 persen).

Sedangkan, untuk penyerapan anggaran tertinggi antara lain adalah Gorontalo (63,1 persen), Maluku Utara (63 persen), Kalimantan Tengah (62,9 persen), Nusa Tenggara Timur (57,6 persen) dan Sulawesi Tenggara (56,9 persen).

Lihat juga: Tiga Bulan Tersisa, Jokowi Baru Bentuk Tim Pengawas APBN

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengkhawatirkan rendahnya serapan anggaran di beberapa daerah salah satunya di DKI Jakarta. Namun, dirinya tetap optimis serapan anggaran bisa mencapai diatas 90 persen jelang akhir tahun. (sur)