Besok Ahok Terapkan Peredaran Uang Tunai Maksimal Rp 2,5 Juta

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono menyatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menetapkan bahwa peredaran uang tunai dibatasi maksimal Rp 2,5 juta.Adapun aturan sebelumnya menetapkan peredaran uang tunai maksimal Rp 25 juta.

Aturan ini berlaku di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai besok. ”Gubernur menilai kalau maksimal Rp 25 juta masih banyak kesempatan untuk menyiasati pengambilan uang. Misalnya, dia ambil Rp 100 juta dengan lima atau enam cek. Kan bisa saja. Makanya dikurangi jadi Rp 2,5 juta karena mau berapa cek? Pasti lebih susah," kata Heru saat di temui di Balai Kota, Jakarta, Senin (12/10).

Lihat juga: KPAI Dukung Ahok Bangun Ruang Publik Ramah Anak

Heru mengatakan pihaknya akan langsung membuat surat keputusan agar pengetatan peredaran uang tunai di SKPD tersebut bisa dijalankan mulai besok.

Bila kebijakan ini sudah berjalan, kata Heru, maka transaksi yang dilakukan sebagian besar akan dilakukan melalui transfer bank sehingga lebih mudah diawasi. "Ya bagus, saya sih lebih suka seperti ini. Malah tadi saya minta kalau perlu (uang tunai yang beredar) Rp 0 saja," katanya.

Lihat juga: Ahok Keluhkan Lambannya Pengesahan APBD Perubahan DKI

Heru menyatakan kebijakan ini awalnya bermula dari pembicaraannya dengan Ahok soal rencananya membuka rekening pembantu untuk mempercepat pembayaran transaksi.

"Tidak mungkin bagian keuangan walikota bawa setumpuk (uang) untuk transfer ke mana-mana. Kan lama. Maka, tugas bendahara pembantu untuk melakukan itu," katanya.

Mendengar usulan tersebut, Ahok justru menetapkan peredaran uang tunai maksimal sebesar Rp 2,5 juta untuk memperkecil kemungkinan penyelewengan anggaran. (bag)