Empat Hakim MK Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak empat orang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) atas dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dalam sidang putusan MK terkait kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk memilih hakim tingkat pertama.

Laporan tersebut dibuat oleh pelapor atas nama Lintar Fauzi selaku ketua GMHJ dalam surat laporan nomor LP/4235/X/2015/PMJ/Dit.Reskrimum, Selasa (13/10). Keempat hakim yang dilaporkan diantaranya Arif Hidayat, Manahan Sitompul, Suhartoyo dan Anwar Usman.

Lihat juga: Saksi Ahli Nilai Pernyataan Komisioner KY Bukan Penghinaan

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal menyatakan Polda Metro Jaya akan melakukan penyelidikan atas laporan tersebut.

"Tentunya akan melakukan penyelidikan atas laporan ini, kemarin sudah diterima sesuai dengan prosedur, apabila ditemukan pelanggaran hukum tentunya akan lakukan proses penyelidikan," ujar Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (15/10).

Namun, Iqbal mengaku tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Namun, untuk meningkatkan ke tingkat penyelidikan, polisi akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap terlapor dan pelapor dalam waktu dekat.

Lihat juga: Bareskrim Periksa Tiga Saksi Meringankan Komisioner KY

Rabu (7/10), Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) untuk tidak memberikan wewenang kepada KY dalam memilih hakim tingkat pertama.

Berdasarkan putusan pengadilan, proses seleksi pengangkatan hakim baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya akan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Lintar selaku pelapor mengatakan keputusan penetapan hakim tanpa melibatkan KY akan mengakibatkan proses seleksi berjalan tidak transparan.

Lihat juga: Izin Sadap dari Pengadilan Hambat Operasi Tangkap Tangan KPK

Selain itu, atas keputusan tersebut, Lintar menilai para hakim telah melanggar Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penyalahgunaan Wewenang dan Pasal 17 Ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Atau jika berdasarkan Pasal 17 UU Kehakiman, mereka dapat diberikan sanksi administratif. Putusannya pun akan batal demi hukum,” ujar Lintar ketika dihubungi media, kemarin. (pit)