DPR Bakal Kaji Aturan Pembakaran Hutan
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Senin, 26 Okt 2015 11:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto meminta pemerintah mengevaluasi peraturan izin pembukaan lahan dengan cara membakar untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di masa depan.
Novanto menilai, izin yang saat ini berlaku membuat masyarakat kerap menjadikan pembakaran hutan sebagai jalan pintas untuk membuka lahan.
"Untuk itu, DPR akan mengkaji di Badan Legislatif, untuk mengevaluasi sejak awal, izin pembakaran hutan," kata Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (26/10).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 69 ayat 1 butir (h) dijelaskan, setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Namun, pada Pasal 69 ayat 2, dijelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (h) memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
Undang-undang tersebut kemudian menjadi dasar dari Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 yang melegalkan pembakaran lahan.
Dijelaskan, pada Pasal 1 ayat 1, mengatur setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, yaitu bupati atau wali kota.
Kewenangan tersebut diturunkan kepada camat untuk luas yang berkisar antara dua hingga lima hektar, lurah atau kepala desa untuk luas lahan di antara satu sampai dua hektar dan ketua rukun tetangga untuk luas lahan di bawah satu hektar. Pergub serupa juga diketahui terdapat di Provinsi Riau.
Karena itu, menurut Novanto, parlemen akan melihat kembali izin yang diberikan oleh camat, bupati, maupun wali kota untuk memperbolehkan pembukaan lahan dengan membakar.
Selain itu, Novanto meminta kepada pemerintah untuk memerhatikan usulan dari parlemen untuk menyatakan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional. Karena menurutnya, saat ini kebakaran telah menyebar luas dan menimbulkan korban yang tidak sedikit.
"Tentu kita harus lebih memerhatikan hal-hal yang berkaitan usulan-usulan dari DPR mengenai bencana nasional, karena terus melanda beberapa tempat," ujar Novanto.
(meg)
Novanto menilai, izin yang saat ini berlaku membuat masyarakat kerap menjadikan pembakaran hutan sebagai jalan pintas untuk membuka lahan.
"Untuk itu, DPR akan mengkaji di Badan Legislatif, untuk mengevaluasi sejak awal, izin pembakaran hutan," kata Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (26/10).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 69 ayat 1 butir (h) dijelaskan, setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Undang-undang tersebut kemudian menjadi dasar dari Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 yang melegalkan pembakaran lahan.
Kewenangan tersebut diturunkan kepada camat untuk luas yang berkisar antara dua hingga lima hektar, lurah atau kepala desa untuk luas lahan di antara satu sampai dua hektar dan ketua rukun tetangga untuk luas lahan di bawah satu hektar. Pergub serupa juga diketahui terdapat di Provinsi Riau.
Karena itu, menurut Novanto, parlemen akan melihat kembali izin yang diberikan oleh camat, bupati, maupun wali kota untuk memperbolehkan pembukaan lahan dengan membakar.
Selain itu, Novanto meminta kepada pemerintah untuk memerhatikan usulan dari parlemen untuk menyatakan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional. Karena menurutnya, saat ini kebakaran telah menyebar luas dan menimbulkan korban yang tidak sedikit.
"Tentu kita harus lebih memerhatikan hal-hal yang berkaitan usulan-usulan dari DPR mengenai bencana nasional, karena terus melanda beberapa tempat," ujar Novanto.
(meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK