Gerindra Juga Dorong Pansus Asap Dibentuk
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 27 Okt 2015 06:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Hukum Desmond J Mahesa mendukung pembentukan panitia khusus penanganan kabut asap di Indonesia. Menurutnya, pansus memang perlu dibentuk untuk melihat seluruh penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
"Kami (Fraksi Gerindra) akan dukung. Pasti ada proses perizinan masa lalu. Perizinannya wajar atau tidak," kata Desmond di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (26/10).
Selain itu, Desmond menanggapi pernyataan mantan Gubernur Kalimantan Tengah soal izin membuka lahan dengan cara dibakar bisa menumbuhkan ekonomi lokal.
"Dikeluarkannya pergub maka ekonomi tumbuh. Apa bisa dibuktikan? Apa ini untuk legalisasi pembakaran perkebunan," kata Desmond.
Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 diatur bahwa setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, yaitu bupati atau wali kota.
Kewenangan tersebut diturunkan kepada camat untuk luas yang berkisar antara dua sampai lima hektare, lurah atau kepala desa untuk luas lahan di antara satu sampai dua hektare dan ketua rukun tetangga untuk luas lahan di bawah satu hektare. Pergub serupa juga diketahui terdapat di Provinsi Riau.
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra mengungkapkan, terkait kabut asap fraksinya telah mengumpulkan anggaran untuk membantu korban asap. Menurutnya, itu langkah konkret penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR.
"Gaji yang Rp6 juta DPR. Kami konkret, kumpulkan uang yang dua bulan ini untuk bencana alam dan prioritasnya asap," kata Desmond.
Sebelumnya Golkar melalui Wakil Ketua Umum Aziz Syamsuddin juga ingin pansus soal bencana asap juga dibentuk.
Menurutnya, permasalahan asap tak cukup ditangani hanya melalui panitia kerja (Panja) di Komisi Dalam Negeri dan Komisi Kehutanan DPR.
"Saya pikir asap ini rutinitas dari tahun ke tahun, harus disikapi serius. Harusnya di pansus karena terkait di beberapa komisi," kata Aziz di DPR.
Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, komisinya akan turut mendorong pembuatan pansus asap. Aziz menyebutkan beberapa komisi yang perlu dilibatkan dalam pansus asap adalah Komisi IV dan Komisi VII DPR RI.
(sur)
"Kami (Fraksi Gerindra) akan dukung. Pasti ada proses perizinan masa lalu. Perizinannya wajar atau tidak," kata Desmond di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (26/10).
Selain itu, Desmond menanggapi pernyataan mantan Gubernur Kalimantan Tengah soal izin membuka lahan dengan cara dibakar bisa menumbuhkan ekonomi lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kewenangan tersebut diturunkan kepada camat untuk luas yang berkisar antara dua sampai lima hektare, lurah atau kepala desa untuk luas lahan di antara satu sampai dua hektare dan ketua rukun tetangga untuk luas lahan di bawah satu hektare. Pergub serupa juga diketahui terdapat di Provinsi Riau.
"Gaji yang Rp6 juta DPR. Kami konkret, kumpulkan uang yang dua bulan ini untuk bencana alam dan prioritasnya asap," kata Desmond.
Lihat juga:Golkar Dorong Pembentukan Pansus Asap |
Menurutnya, permasalahan asap tak cukup ditangani hanya melalui panitia kerja (Panja) di Komisi Dalam Negeri dan Komisi Kehutanan DPR.
"Saya pikir asap ini rutinitas dari tahun ke tahun, harus disikapi serius. Harusnya di pansus karena terkait di beberapa komisi," kata Aziz di DPR.
Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, komisinya akan turut mendorong pembuatan pansus asap. Aziz menyebutkan beberapa komisi yang perlu dilibatkan dalam pansus asap adalah Komisi IV dan Komisi VII DPR RI.
(sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK