Beredar Dokumen Mirip Kontrak PKB dengan Pendamping Dana Desa

Jakarta, CNN Indonesia -- Publik dikejutkan dengan dokumen mirip kontrak kerja antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan pendamping dana desa di wilayah Sukabumi, Jawa Barat, hari ini, Senin (26/10). Dokumen mirip kontrak yang beredar tersebut mengikat dua hal yaitu kewajiban pendamping dana desa menjadi kader partai dan keharusan memberikan 10 persen gaji untuk setoran kepada partai.

Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi menyayangkan jika dokumen tersebut memang benar dibuat oleh pendamping dana desa dengan PKB. Ada tiga hal yang disorot Apung atas dokumen tersebut.

“Pertama, potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum partai. Kedua, potensi penyelewengan APBN dari gaji dana pendamping. Ketiga, potensi menguntungkan partai dari dana desa,” kata Apung ketika dihubungi hari ini.

Pilihan Redaksi Atasi Kelesuan Ekonomi, Anggota DPD Minta Dana Desa Dicairkan Serapan Dana Desa Baru Capai 45 Persen KPK Akan Periksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar KPK: Cak Imin Absen Pemeriksaan Dugaan Korupsi Kemenakertrans

Dalam “Surat Pernyataan Komitmen” dengan kop PKB tersebut disebutkan bahwa pernyataan itu ditandatangani oleh Indra Sukmana Agustian, kelahiran Sukabumi, 3 Agustus 1979. Indra Sukmana menulis alamatnya dengan tulisan tangan di Kampung Cisarua RT 016/03 Desa Berekah, Kecamatan Bojonggenting.

Surat yang berisi lima poin tersebut ditandatangani pada Juli 2015 di atas sebuah materai Rp6.000. “Ini potensi korpusi untuk kepentingan politik mengcapture dana desa dan pendampingan,” ujar Apung.

Berdasarkan data yang dihimpun FITRA, anggaran untuk para pendamping dana desa dalam APBN Perubahan tahun 2015 mencapai Rp1,8 triliun untuk sebanyak 16 ribu orang.

Apung meminta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar untuk menjelaskan mengenai keberadaan dokumen tersebut. “Ketua Umum PKB agar membuktikan bahwa dokumen ini tidak benar dan KPK untuk turun tangan secara serius menuntaskan dugaan korpsi politik ini,” tutur Apung.

Syarat harusnya sesuai keahlian masyarakat. potensi penyalahgunaan wewenang ini menteri desa. kedua, harus diklarifikasi pkb. bener ga. kpk pernah riset dana desa. lebih ke korupsi politik. pendamping dana apbnp 2015 berapa 1,8 triliun.

Menteri Desa Marwan Jafar mengatakan, dokumen yang beredar tersebut tidak benar. Namun Marwan memastikan akan menelusuri lebih lanjut untuk memastikan soal dokumen tersebut.

“Mungkin ada oknum tertentu yang enggak suka. Sering ada informasi begitu. Tetapi sedang ditelusuri juga,” kata Marwan ketika dihubungi hari ini.

Marwan mengatakan, Kementerian Desa tidak pernah tahu jika ada partai politik yang membuat kontrak dengan pendamping dana desa. “Ketua Umum PKB juga pasti kami konfirmasi, tetapi sudah jauh hari dikatakan bahwa tidak ada yang seperti itu,” ujar Marwan. (rdk)