Mendagri Kritik BNPB Soal Koordinasi Bencana Asap

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengritik Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Menurutnya, BNPB tidak maksimal dalam menjalankan fungsi koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tjahjo melontarkan kritik tesebut ketika sejumlah menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mendatangi kantor BNPB, Rabu (28/10) pagi tadi.

Lihat juga: Pantau Asap, Jokowi Pertimbangkan Berkantor di Palembang

"BNPB tidak koordinatif kepada BPBD. Kunjungan Presiden dan Menko Polhukam ke daerah juga menemukan, anggaran untuk kebakaran hutan juga kurang," ucap Tjahjo.

Kepada Tjahjo, Kepala BNPB berkata akan terus meningkatkan kerja sama antara pusat dan daerah. Ia menuturkan, dalam konteks penanganan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah daerah dan BPBD sebenarnya bertugas sebagai institusi yang harus memberikan respon pertama.

Lihat juga: Luhut Minta Pansus Asap Tak Berpolemik

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho membenarkan pernyataan Tjahjo tentang anggaran pemadaman kebakaran.

Sutopo bahkan menyatakan, anggaran BPBD setiap tahun hanya mencapai 0,02 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tahun ini misalnya, menurut Sutopo, Provinsi Kalimantan Tengah sama sekali tidak mengalokasikan anggaran untuk BPDB.

Lihat juga: BPBD: Jika Api di Sumsel Tak Juga Padam, Riau Kolaps Lagi

Kepada rombongan menteri Sutopo menjelaskan, BNPB memiliki Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana. Di ruangan ini, mereka mengoperasionalkan beberapa sistem kebencanaan, salah satunya Indonesia All-hazards Warning and Risk Evaluation.

Sutopo memaparkan, aplikasi ini dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi risiko bencana di seluruh wilayah Indonesia. Aplikasi yang terhubung dengan Satelit Terra ini dapat diakses oleh pemerintah daerah secara gratis.

Dengan keberadaan aplikasi ini, Sutopo merasa heran jika masih terdapat pejabat daerah yang belum memetakan potensi bencana di wilayahnya.

"Melalui sistem ini, kebakaran hutan dan lahan sebenarnya sudah dapat diketahui akan terjadi sejak 25 Agustus lalu," katanya. (utd)