KMP: RAPBN 2016 Kurang Berpihak kepada Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Merah Putih (KMP) menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 kurang berpihak kepada rakyat. Pernyataan itu dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) seusai pertemuan dengan sejumlah petinggi partai yang tergabung dalam KMP.

"Tadi kami sudah membahas bahwa RAPBN 2016 tidak berpihak kepada rakyat. Kami juga sangat mendorong agar RAPBN 2016 bisa ditetapkan sesuai dengan waktunya," kata Ical di Bakrie Tower, Jakarta, Rabu (28/10).

Pilihan Redaksi Fahri Hamzah: Pertemuan KMP Malam Ini Bahas RAPBN 2016 Amien Rais: Setahun Ini, Jokowi-JK Belum Berbuat Banyak Fadli Zon: Jangan Sok Masuk TPP Kalau Urus Asap Tidak Bisa

Ical mengatakan pengesahan RAPBN 2016 menjadi tertunda karena masih alotnya pembicaraan antara enam komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, kata Ical, kesatuan suara antara enam fraksi yang bersangkutan tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat pengesahan RAPBN 2016.

"Selain itu, kami juga menyoroti banyaknya masalah yang tidak pro rakyat, misalnya anggaran yang diberikan ke sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan relatif sangat kecil dibandingkan jumlah penyertaan modal nasional," ujar Ical.

Ketimpangan itu, kata Ical, sangat terlihat sehingga mengindikasikan bahwa rakyat semakin kurang mendapatkan perhatian.

Petang hingga malam tadi KMP melakukan pertemuan di Bakrie Tower. Terlihat hadir Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo, dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Munas Bali Idrus Marham.

Selain itu, Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan politisi PKS Fahri Hamzah juga hadir.

(ard)