Kejagung Periksa Dua Saksi Perkara Korupsi Gedung LPPKS

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung kembali memeriksa dua saksi pada perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada pembangunan asrama dan gedung serbaguna kantor Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) di Karanganyar, Jawa Tengah, periode 2012.

Kedua saksi yang diperiksa penyidik Kejagung pada Kamis (29/10) ini adalah Pengawas Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Nur Basuki, dan Sekretaris Pengawas Teknis Kegiatan Gatot Tri Widodo. Mereka dicecar pertanyaan mengenai kebenaran dan laporan pengawasan pembangunan kantor LPPKS kala itu.

"Para saksi diperiksa untuk pengembangan penyidikan perkara kantor LPPKS. Penyidik juga menanyakan laporan pengawasan pembangunan gedung saat itu ke para saksi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto dalam keterangan yang diterima.

Lihat juga: KPK Hanya Berharap Dukungan Rakyat untuk Berantas Korupsi

Sampai saat ini, Kejagung sudah menetapkan dua tersangka pada perkara pembangunan asrama dan gedung LPPKS di Karanganyar. Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kasubag Umum LPPKS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gentur Sulistiyo dan Iwan Darmawan selaku PNS di lembaga tersebut.

Lihat juga: Kejagung Kembangkan Penyidikan Korupsi BUMD DKI Jakarta

Dugaan korupsi pada pembangunan asrama dan gedung LPPKS muncul setelah dimenangkannya tender pekerjaan proyek oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo senilai senilai Rp14,8 miliar saat itu.

Selaku pejabat pembuat komitmen saat itu, Gentur diduga menyetujui pembayaran penuh proyek oleh PT Adi Nugroho. Padahal, proses pengerjaan asrama dan gedung LPPKS tidak selesai hingga akhir masa kontrak.

Gentur pun diduga turut menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari PT Adi Nugroho kala itu. Setelah menerima uang, Gentur diduga membagi-bagikan dana yang dimiliki ke beberapa individu. (bag)