Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat rencana pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) malam ini makin memanas dan dipenuhi 'hujan' kritik.
Dalam Banggar turut disampaikan hasil Panja A yaitu terkait asumsi makro, penerimaan, dan transfer ke daerah, Panja B yaitu terkait belanja negara dan Panja C terkait transfer ke daerah dan dana desa.
Sejumlah anggota fraksi pun menyampaikan pandangan atas hasil pembahasan di Panja tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Banggar Fraksi Gerindra Wilgo Zainar misalnya, melontarkan kritik RAPBN 2016 yang dirancang oleh pemerintah masih tidak berpihak kepada rakyat.
Wilgo mengkritik terkait rencana penerimaan pajak tahun depan yang sebesar Rp 1.546 triliun. Target tersebut dinilai terlalu ambisius dan tidak realistis.
Padahal target penerimaan pajak tahun ini terancam tidak tercapai dan meleset Rp 150 triliun.
"Kami ingin target pajak 2016 harus lebih realistis. Kita ingin pemerintah bisa lampaui target yang ditetapkan sendiri biar bisa ada prestasi," ucap Wilgo.
Tak hanya itu, Wilgo mengatakan Gerindra menolak adanya program Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam RAPBN 2016 mendatang.
"Bagi kami, ini (PMN) belum satu kebutuhan yang sangat mendesak. Kami lebih ingin anggaran alokasi PMN dialihkan untuk tambah alokasi dana desa. Ada 74,000 desa. Kalau Presiden Jokowi komit realisasikan janji kampanye sekitar Rp 1 miliar nya," ujar Wilgo.
Setelah itu, anggota Banggar Fraksi PKS Ecky Awal Muharam juga turut mengkritisi rencana pengesahan RAPBN 2016 yang secara umum hasil pembahasannya tidak kredibel dan masih banyak kelemahan.
Politisi PKS ini memaparkan pertumbuhan ekonomi yang turun signifikan dari 5,5 persen menjadi 5,3 persen. Asumsi kurs rupiah terhadap dollar juga melemah signifikan, dari Rp 13.400 menjadi Rp 13.900.
Sedangkan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) berubah dari 60 dollar per barel menjadi 50 dollar per barel. Demikian juga prognosa realiasi pertumbuhan 2015 yang dibawah 5 persen, sangat jauh dari target dalam APBN-P 2015 sebesar 5,7 persen.
“Arah realisasi dan penyesuaian yang signifikan tersebut menunjukkan kelemahan analisis forecasting dan perencanaan APBN Pemerintah, serta belum adanya kebijakan mitigasi pelemahan ekonomi secara kokoh,” kata Ecky.
Pimpinan Fraksi PAN Mulfachri Harahap juga mengkritik rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara yang bukan merupakan prioritas. Seharusnya PMN hanya bisa diberikan kepada BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan Pangan.
"Dan haram hukumnya digunakan untuk membayar hutang," ujar Mulfachri.
Kendati menuai banyak kritik, sebanyak fraksi sepakat menyetujui RAPBN 2016 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Fraksi-fraksi tersebut yakni PDIP, Golkar, Hanura, PAN, PKS, PPP, Nasdem, Demokrat serta PKB.
Sementara satu fraksi yakni Partai Gerindra menyatakan sikap penolakannya dan meminta pemerintah menggunakan anggaran lama.
Rapat pembahasan pengesahan RAPBN 2016 sendiri berlangsung sejak pukul 5 petang tadi dan masih berlangsung hingga pukul 11.30 malam.
(ard)