Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian menyidik satu perusahaan yang diduga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. "Ada perubahan data, yaitu Polda Kalsel tambah satu LP (laporan) korporasi, (naik ke tahap) sidik," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Agus Rianto, Jumat (30/10).
Agus tidak menyebutkan perusahaan mana yang dia maksud. Sejauh ini, Kepolisian masih cenderung tertutup ketika ditanyai soal perusahaan-perusahaan yang diduga terkait dengan kasus kejahatan lingkungan ini.
Di wilayah yang sama, satu tersangka perorangan sudah dilimpahkan penanganannya ke jaksa penuntut umum untuk segera disidangkan.
Adapun di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, satu laporan perorangan naik ke tahap penyidikan. Selebihnya, tidak ada perkembangan lain hingga berita ini diturunkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rinciannya, jumlah LP yang ditangani ada 271, terdiri atas 211 perorangan dan 60 korporasi. Di antaranya, enam perusahaan pemilik modal asing," kata Agus.
Baik Kepolisian dan pemerintah hingga kini masih tertutup soal identitas perusahaan yang ditetapkan tersangka dalam kasus pembakaran hutan.
Bahkan, Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Yazid Fanani berubah sikap terhadap PT BMH yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia menyebut penyidik belum mendapatkan cukup bukti untuk menjerat perusahaan tersebut.
Di sisi lain, Institut Hijau Indonesia, sebuah lembaga yang fokus pada bidang sosio-ekologis, mendesak pemerintah membeberkan nama seluruh perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kesengajaan membakar hutan dan lahan.
Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad menyebut pemerintah juga harus berani membongkar siapa saja orang berpengaruh yang kemungkinan ikut menikmati uang dari perusahaan yang terlibat membakar hutan.
"Siapa sebenarnya di balik perusahaan pembakar itu? Sudah saatnya dibuka. Seolah-olah di depan publik anti pembakaran hutan, tapi ternyata dia berada di balik perusahaan itu," ujar Chalid.
Chalid mengatakan, pemerintah harus lebih terbuka kepada publik karena kebakaran hutan dan lahan telah banyak menimbulkan korban. Dampaknya juga bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Chalid menduga, para pemilik perusahaan yang diduga ikut membakar hutan dan lahan itu memiliki kekuatan politik untuk melindungi perusahaan milikinya.
(bag/bag)