Silatnas Golkar untuk Rekonsiliasi Hadapi Pilkada Serentak

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali Tantowi Yahya mengatakan, partainya akan melakukan rekonsiliasi antara dua kubu yang selama ini bertentangan. Upaya itu dilakukan dengan menggelar acara silaturahmi nasional (Silatnas) besok, Minggu (1/11).

Dalam acara tersebut, seluruh kader Golkar akan dipertemukan, yaitu dari kubu kepemimpinan Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono. Silatnas rencananya juga akan dihadiri para politisi senior partai berlambang beringin, seperti Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, dan BJ Habibie.

"Besok itu sifatnya rekonsiliasi kader dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak pertama 9 Desember nanti," kata Tantowi saat dihubungi CNN Indonesia pada Sabtu (31/10).

Tantowi mengatakan, partainya menyadari bahwa waktu Pilkada serentak semakin dekat. Jika Golkar masih larut dalam suasana konflik, lanjut Tantowi, maka hal itu tidak hanya merugikan partai.

Pilihan Redaksi Agung-Ical Berembuk Setelah Ada Putusan MA Yasonna Masih Tunggu Salinan Resmi Putusan MA Kubu Ical Sebut Wacana Munas Perlemah Golkar Jelang Pilkada Dua Kubu Golkar Cari Solusi Pasca Putusan Mahkamah Agung

"Waktu ke tanggal pencoblosan itu sudah sangat dekat. Seluruh komponen partai ini harus bersatu padu dalam menyukseskan hajatan besar itu. Jika tidak, bukan saja calon-calon yang kami usung yang akan enggak pede, rakyat juga bisa-bisa enggak yakin dengan mereka," jelas Tantowi.

Saat disinggung soal respons Golkar menyikapi putusan kasasi Mahkamah Agung, Tantowi enggan menjawab. Dia tak ingin semangat rekonsiliasi besok diwarnai perselisihan dan suasana konflik.

Tantowi berharap Silatnas besok menjadi ruang pemersatu partai. "Kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Yang jelas kami saat ini sudah menapaki tahapan yang jauh lebih maju dibanding sebelumnya. Semangat rekonsiliasinya tinggi sekali," ujarnya.

Dalam putusan kasasi MA meminta Menteri Hukum dan HAM membatalkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan hasil munas Ancol 2014, pimpinan Agung Laksono.

Menyikapi putusan itu, Menkumham Yasonna Laoly menyatakan bersedia mencabut SK Partai Golkar kubu Agung Laksono sesuai perintah MA.

Meski demikian, Yasonna enggan membuat SK baru untuk mengesahkan Golkar kubu Aburizal Bakrie. Dia mengatakan hanya akan mencabut SK sesuai putusan MA.

"Kalau ada yang mengusulkan kembali kepengurusan silahkan, nanti kita pelajari lagi. Yang ditugaskan ke saya mencabut," kata Yasonna Jumat lalu.

Dengan putusan MA tersebut, secara tidak langsung telah menganulir kepengurusan partai Golkar kubu Agung Laksono. Namun jika ingin secara formal seharusnya MA menentukan satu kepengurusan.

"Kalau MA mau formal pilih saja salah satu. Bisa saja, tapi kok enggak. Permasalahanya di situ. Jadi apa, mau kemana keputusan itu," ujarnya.

Di luar putusan MA, Yasonna menyarankan agar kedua belah pihak yang bertentangan itu mau berdamai. Dia mengimbau agar mereka menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Hal ini saat pembahasan pilkada serentak, kedua belah pihak bisa duduk bersama dan berdamai. (rdk)