Pemerintah Tak Boleh Hentikan Operasi Asap Sampai Hujan Lebat
Basuki Rahmat N | CNN Indonesia
Senin, 02 Nov 2015 09:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VIII DPR RI menggelar kunjungan kerja reses ke Sumatera Selatan. Selain ingin mendapatkan aspirasi masyarakat, kunker ini secara spesifik dilakukan untuk melihat secara langsung penanganan bencana kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) serta bencana asap oleh pemerintah.
Komisi yang di antaranya membidangi sosial itu menyoroti pentingnya dilanjutkan operasi penanganan asap akibat karlahut sebelum musim hujan datang.
"Kami melihat dengan jelas titik-titik api yang masih banyak. Asap yang ditimbulkan juga masih besar. Wilayah Sumsel ini tentu masih harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebelum hujan lebat turun, pemerintah tidak boleh menghentikan operasi pemadaman di wilayah ini,” tutur Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay kepada CNN Indonesia, Ahad malam (1/11).
Bagi Saleh kunker tersebut sangat penting mengingat desakan masyarakat yang luar biasa agar bencana ini segera diatasi.
"Kami sengaja memilih provinsi Sumsel. Sampai saat ini, titik api di Sumsel masih sangat banyak. Bahkan dilaporkan, masih terbanyak dari daerah-daerah lain. Apalagi sejauh ini, hujan belum juga turun di Sumsel,” kata Saleh.
Sesaat setelah mendarat di Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Komisi VIII langsung mengadakan rapat terbatas dengan kepala BNPB dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh kepala BNPB dan sekda provinsi Sumsel. Rombongan kunker Komisi VIII selanjutnya dijadwalkan akan rapat dengan gubernur Sumsel, Senin ini (2/11) beserta seluruh jajaran dan instansi terkait.
Dalam rapat terbatas itu Komisi VIII meminta penjelasan tentang upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan BNPB dan pemprov dalam menangani bencana karlahut. Selain itu, Komisi VIII juga ingin mengetahui apa kendala yang dihadapi sehingga kebakaran belum bisa dipadamkan. Termasuk bagaimana koordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak swasta yang lahannya juga ikut terbakar.
Selain mendengar laporan dari kepala BNPB dan pemprov, Komisi VIII juga berkesempatan untuk melihat langsung area kebakaran hutan dan lahan. Dengan naik helikopter, rombongan Komisi VIII meninjau kebakaran yang masih terjadi di daerah kabupaten OKI.
Dalam konteks itu, Komisi VIII meminta agar upaya pemadaman melibatkan partisipasi banyak pihak. Selain BPBD dan Kementerian LHK, BNPB diminta untuk mengikutsertakan masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah itu. Dengan demikian, diharapkan kebakaran lebih cepat dapat dipadamkan.
"Kita mengapresiasi upaya TNI. Danrem di sini sekaligus ditugaskan menjadi dansatgas penanggulangan karlahut. Merekalah yang bekerja secara terus menerus di lapangan. Kita harus berterima kasih pada TNI yang kelihatannya tidak pernah lelah untuk terus bekerja,” tuturnya. (obs)
Komisi yang di antaranya membidangi sosial itu menyoroti pentingnya dilanjutkan operasi penanganan asap akibat karlahut sebelum musim hujan datang.
"Kami melihat dengan jelas titik-titik api yang masih banyak. Asap yang ditimbulkan juga masih besar. Wilayah Sumsel ini tentu masih harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebelum hujan lebat turun, pemerintah tidak boleh menghentikan operasi pemadaman di wilayah ini,” tutur Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay kepada CNN Indonesia, Ahad malam (1/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sengaja memilih provinsi Sumsel. Sampai saat ini, titik api di Sumsel masih sangat banyak. Bahkan dilaporkan, masih terbanyak dari daerah-daerah lain. Apalagi sejauh ini, hujan belum juga turun di Sumsel,” kata Saleh.
Dalam rapat terbatas itu Komisi VIII meminta penjelasan tentang upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan BNPB dan pemprov dalam menangani bencana karlahut. Selain itu, Komisi VIII juga ingin mengetahui apa kendala yang dihadapi sehingga kebakaran belum bisa dipadamkan. Termasuk bagaimana koordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak swasta yang lahannya juga ikut terbakar.
Selain mendengar laporan dari kepala BNPB dan pemprov, Komisi VIII juga berkesempatan untuk melihat langsung area kebakaran hutan dan lahan. Dengan naik helikopter, rombongan Komisi VIII meninjau kebakaran yang masih terjadi di daerah kabupaten OKI.
Dalam konteks itu, Komisi VIII meminta agar upaya pemadaman melibatkan partisipasi banyak pihak. Selain BPBD dan Kementerian LHK, BNPB diminta untuk mengikutsertakan masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah itu. Dengan demikian, diharapkan kebakaran lebih cepat dapat dipadamkan.
"Kita mengapresiasi upaya TNI. Danrem di sini sekaligus ditugaskan menjadi dansatgas penanggulangan karlahut. Merekalah yang bekerja secara terus menerus di lapangan. Kita harus berterima kasih pada TNI yang kelihatannya tidak pernah lelah untuk terus bekerja,” tuturnya. (obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK