Gatot Pujo Bersaksi untuk Eks Ketua DPRD Sumut

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur noanktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (5/11), sekitar pukul 10.45 WIB. Gatot bakal diperiksa sebagai saksi untuk kasus baru di komisi antirasuah yakni kasus suap anggota DPRD Sumatera Utara.

"Gatot diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SB (Saleh Bangun)," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati ketika dikonfirmasi CNN Indonesia.

Saleh Bangun terseret lantaran disangka menikmati duit panas dari Gatot untuk memuluskan pengesahan serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penolakan interpelasi.

Lihat juga: Rio Capella Tanya Keseriusan KPK Soal Justice Collaborator

Dalam kasus ini, anggota DPR lainnya juga turut terseret diantaranya Chaidir Ritongan, Ajib Shah, Kamaludin Harahap, dan Sigit Pramono Asri.

Saleh adalah Ketua DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, sementara Chaidir, Kamaludin, dan Sigit adalah Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Selain mereka, ada pula Ajib Shah yang menjabat sebagai anggota DPRD pada tahun tersebut.

Saleh dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor jo 64 ayat 1jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Lihat juga: PKS: Korupsi Gatot Pengaruhi Perolehan Suara di Pilkada 2015

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo memastikan tim penyidik akan menggali sumber duit suap dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Komisi antirasuah belum dapat memastikan total nilai suap dari kasus tersebut yang diberikan oleh Gatot.  

Seperti yang diberitakan sebelumnya, anggota DPRD setempat meminta pertanggungjawaban pihak eksekutif atau Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho atas minimnya pendapatan daerah dan sejumlah kejanggalan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan tersebut terkait keuangan dari pemerintah provinsi yang menurun.

Namun, hak interpelasi gagal diajukan anggota DPRD lantaran tidak memenuhi kuorum. Dalam proses pembatalan tersebut, KPK mengendus adanya dugaan tindak pidana.

Lihat juga: Gatot Pudjo Tak Gugat Kejaksaan Agung di Korupsi Dana Hibah

Catatan CNN Indonesia, KPK telah meminta keterangan Gatot dan Ajib Shah. Ajib bercerita, sejumlah anggota dewan pernah mengajukan hak interpelasi terhadap Gatot. "Kalau bicara interpelasi, hak masing-masing anggota. Boleh gunakan haknya boleh tidak," kata Ajib di Gedung KPK, Senin (8/9). (pit)