Wantimpres Pertanyakan Opsi Dana Lobi di APBN

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, mempertanyakan wacana Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang akan membuka opsi pembiayaan juru lobi masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya melihat bahwa kenapa baru muncul sekarang? Kenapa selama ini tidak pernah dimunculkan soal kebutuhan anggaran itu?" ungkap Sidarto, di Gedung DPR RI, Selasa (10/11).

Lihat juga: Wakil Ketua DPR Usul Pemerintah Buat UU Tentang Lobi

Sidarto bercerita, selama pengalaman tiga periode di parlemen, dan mengikuti tiga kali masa presiden dari Presiden ke-3, Habibie hingga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dirinya tidak pernah mendengar kebutuhan untuk menggunakan jasa juru lobi, maupun membiayainya dalam APBN.

"Kalau soal APBN, selama saya tiga periode di DPR, saya tidak pernah membicarakan itu," ujar Sidarto.

Sidarto mengakui budaya lobi memang lekat di Amerika Serikat. Namun, berdasarkan pengalamannya, di negara sekitar Indonesia seperti kawasan Asia Tenggara, tidak lazim menggunakan sistem lobi dalam hubungan bilateral.

Lihat juga: Komisi I DPR: Dana Lobi Masuk APBN Harus Transparan

Dengan demikian, mantan ajudan Bung Karno ini mengaku heran jika juru lobi nanti jadi dibiayai, akan masuk ke pos mana anggaran tersebut dalam APBN.

"Makanya saya tidak tahu anggarannya darimana, kalau ada itu," ujar Sidarto.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, mengatakan pemerintah tidak perlu menggunakan atau memasukan biaya jasa juru lobi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada hubungan bilateral antar negara.

Lihat juga: Badan Intelijen AS Akan Berhenti Sadap Telepon Warga

Mahfudz berpendapat, sebaiknya pemerintah menyiapkan tokoh-tokoh tertentu yang berperan sebagai utusan khusus untuk negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia dan lainnya, alih-alih membayar juru lobi dalam hubungan bilateral.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan, tertarik membuka opsi untuk memasukkan pembiayaan pengunaan jasa pelobi (lobbyist) untuk masuk ke dalam APBN berikutnya. (pit)