Muhammadiyah Nilai Pemberantasan Korupsi Kian Melambat

Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Kamis, 12 Nov 2015 12:53 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi menilai partai politik sudah menguasai legislatif dan eksekutif.
Aksi tolak revisi UU KPK. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan pihaknya menilai pemberantasan korupsi di Indonesia kian melambat. Pasalnya, kata Haedar, banyak kasus korupsi besar yang tidak tertangani.

"Kami yakin korupsi adalah musuh bersama dan merupakan musuh terbesar negara, bangsa, dan rakyat. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah dalam memberantas korupsi," kata Haedar saat konferensi pers di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (12/11).

Lebih lanjut, Haedar juga menyinggung posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin "tumpul" atau berusaha dilemahkan berbagai pihak. Dampaknya, kata Haedar, pemberantasan korupsi bukan lagi menjadi upaya yang besar-besaran dan sistematis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami tidak ingin KPK mengalami pelemahan secara sistematis ataupun lewat penundaan penetapan pimpinan baru KPK. Kami juga tidak ingin terjadi intervensi politik dari pihak manapun terhadap kasus korupsi yang kemudiam membuat kasus tersebut mengambang," kata Haedar.
Muhammadiyah memandang sampai saat ini peran KPK masih sangat diperlukan meski ada kepolisian dan kejaksaan yang juga bisa mengusut kasus korupsi. Tanpa KPK, Haedar mengaku pesimistis kasus korupsi bisa terselesaikan.

"Kami mau memberikan dukungan dari sisi moral kepada para pejabat untuk berkomitmen kembali dalam memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi tidak boleh terganggu," kata Haedar.
Eks Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi juga punya pendapat senada dengan Haedar. Ia menilai hal itu tercermin lewat upaya revisi Undang-Undang KPK.

"Kekuasaan sekarang ini secara eksekutif dan legislatif dikuasai partai politik. Perlu lembaga seperti KPK untuk 'mensterilkan' lembaga-lembaga itu. Saya harap legislatif maupun eksekutif tidak melemahkan KPK," tutur pria yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut.

Hasyim menilai selama ini KPK telah dihantam oleh para koruptor, baik individu maupun berkelompok. "Kami ingin memberikan dukungan moral bagi KPK agar bisa menegakkan fungsinya sampai institusi konvensional efektif memberantas korupsi," katanya. (bag)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER