Rampungkan Proyek LRT, Adhi Karya Rangkul KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan milik negara, PT Adhi Karya, menargetkan proyek pembangunan prasarana kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rampung pada Desember 2018. Bersamaan dengan kontrak tersebut, perusahaan pelat merah ini merangkul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah gratifikasi dan praktik korupsi lainnya.

"Bentuk kerja samanya membangun agar sistem di Adhi Karya misal pengadaan barang jasa, keterlibatan nanti di dalam tender segala macam, betul-betul mengikuti kaidah sesuai dengan prinsip," kata Komisaris Utama PT Adhi Karya, Fadjroel Rachman, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/11).

Lihat juga: Waskita Karya Kebagian Proyek LRT Palembang dari Jokowi

Penjajakan kerja sama ini tak luput dari pesan Presiden Joko Widodo kepada Fadjroel untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang bersih dan baik selain mengupayakan keuntungan perusahaan.

Tidak menutup kemungkinan, Fadjroel mengatakan praktik korupsi dapat terjadi dalam pelaksanaan proyek LRT yang menerima kucuran penyertaan modal negara senilai Rp 1,4 triliun dan right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu dari Bursa Efek Indonesia sebanyak Rp1,37 triliun.

Lihat juga: Fadjroel Rachman Dapat Jatah Komisaris Utama Adhi Karya

"Jadi dengan modal Rp2,77 triliun kami diminta pemerintah menyelesaikan LRT di Jabodetabek dan diserahkan paling lambat 6 Desember 2018. Tugas saya di sana bersih-bersih dan menyelesaikan LRT," katanya.

LRT rencananya terintegrasi di Jabodetabek sepanjang 125,1 kilometer. Dengan cakupan yang jauh, moda transportasi massal yang ramah lingkungan ini diharapkan bisa membantu mengurangi kemacetan Jakarta dan sekitarnya.

Deteksi Dini

Fadjroel menambahkan, akan mengoptimalkan kinerja Komite Audit dan Komite Risiko. "Ini yang mau dibicarakan dengan Pak Johan (Pelaksana Tugas Pimpinan KPK) gimana caranya supaya pencegahan itu lebih utama. Kami harap ada deteksi dini di Adhi Karya," ujarnya.

Fadjroel menyadari Adhi Karya kerap diidentikkan dengan praktik rasuah setelah proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, mencuat ke permukaan.

"Ini agar kami tidak terlibat problem seperti dulu. Saya masuk supaya menjalankan program sehat, bersih. LRT nilainya besar dan itu uang negara, rakyat. Harus dijaga," ucapnya.

Ketika ditanya soal jaminan agar Adhi Karya tak main tender seperti proyek Hambalang, Fadjroel menekankan ke sistem pencegahan. "Tampaknya efek jera tidak bisa, meski sudah ada Akil (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) yang dipenjara seumur hidup, efek jera tidak ada. Makanya saya kuatkan sistemnya pencegahan baik terhadap gratifikasi sama korupsi," ucapnya. (utd)