Setya Novanto Bakal Konsultasi Soal Pertamina ke Sekjen DPR
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 18 Nov 2015 16:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR Setya Novanto belum memutuskan akan melaporkan dugaan pemalsuan surat yang mengatasnamakan dirinya kepada kepolisian.
Surat yang kini beredar di publik itu diketahui ditujukan kepada PT Pertamina oleh Setya dengan isi permintaan pembayaran biaya penyimpanan BBM kepada PT Orbit Terminal Merak.
Melalui Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR RI Hani Tahapari, Setya mengungkapkan rencananya yang akan berkonsultasi terlebih dahulu bersama biro hukum sekretariat jenderal DPR RI.
"Di DPR ada Sekjen yang memiliki biro hukum. Kami akan berkonsultasi dulu dengan masalah hukum ini," ujar Hani di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).
Dia berpendapat pemalsuan surat, merupakan sebuah perbuatan yang tidak patut dan melanggar hukum. Kendati demikian, dia tidak bisa mengambil keputusan sendirian dalam mengambil sikap.
"Biro hukum ini yang mengurusi hukum dan yang akan menentukan," katanya.
Hani mengatakan pihaknya telah dikonfirmasi Setya yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat yang meminta PT Pertamina membayar kepada PT Orbit Terminal Merak.
Dia pun membeberkan sejumlah kejanggalan yang menjadi bukti surat tersebut palsu. Salah satunya adalah beda letak kop surat yang beredar dengan surat yang biasanya dikeluarkan tata usaha Ketua DPR.
Selain itu, perbedaan juga terlihat dengan tidak adanya nomor surat, di surat yang beredar tersebut.
"Surat ini tidak pernah kami keluarkan. Sangat berbeda dengan format tata usaha Ketua DPR RI," katanya.
Mengenai keberadaan Setya, Hani mengaku pimpinan DPR tersebut tak bisa menyampaikan klarifikasi secara langsung karena ada kegiatan lain.
"Pak Ketua sedang sibuk," ujarnya. (meg)
Surat yang kini beredar di publik itu diketahui ditujukan kepada PT Pertamina oleh Setya dengan isi permintaan pembayaran biaya penyimpanan BBM kepada PT Orbit Terminal Merak.
Melalui Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR RI Hani Tahapari, Setya mengungkapkan rencananya yang akan berkonsultasi terlebih dahulu bersama biro hukum sekretariat jenderal DPR RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia berpendapat pemalsuan surat, merupakan sebuah perbuatan yang tidak patut dan melanggar hukum. Kendati demikian, dia tidak bisa mengambil keputusan sendirian dalam mengambil sikap.
Hani mengatakan pihaknya telah dikonfirmasi Setya yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat yang meminta PT Pertamina membayar kepada PT Orbit Terminal Merak.
Dia pun membeberkan sejumlah kejanggalan yang menjadi bukti surat tersebut palsu. Salah satunya adalah beda letak kop surat yang beredar dengan surat yang biasanya dikeluarkan tata usaha Ketua DPR.
Selain itu, perbedaan juga terlihat dengan tidak adanya nomor surat, di surat yang beredar tersebut.
"Surat ini tidak pernah kami keluarkan. Sangat berbeda dengan format tata usaha Ketua DPR RI," katanya.
Mengenai keberadaan Setya, Hani mengaku pimpinan DPR tersebut tak bisa menyampaikan klarifikasi secara langsung karena ada kegiatan lain.
"Pak Ketua sedang sibuk," ujarnya. (meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK