Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang belum memiliki program studi spesialis dokter layanan primer. Padahal, para dokter spesialis tersebut menjadi tulang punggung layanan kesehatan di tanah air, terutama untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.
"Sebetulnya mereka ini tulang punggung layanan kesehatan di berbagai negara, termasuk di Amerika. Jadi, kalau kita tidak mengadakan prodi ini, kita jauh ketinggalan," kata Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia Ratna Sitompul, Rabu (18/11) di Jakarta.
Staf pengajar FK Universitas Indonesia (UI) Dhanasari Vidyawati Trisna menjelaskan bahwa kompetensi dokter spesialis layanan primer terdiri dari tujuh area di antaranya komunikasi holistik, keterampilan klinis serta pengelolaan kesehatan yang berorientasi pada komunitas dan masyarakat.
"Untuk dokter yang telah bekerja di layanan primer selama lebih dari lima tahun, pemerintah merencanakan adanya masa transisi selama 15 tahun untuk mengikuti pendidikan selama enam bulan dan memperoleh gelar dokter spesialis layanan primer," kata Dhanasari saat seminar di FK UI, Salemba, Jakarta, Rabu (18/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dhanasari mengatakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebanyak 17 fakultas kedokteran (FK) di Indonesia akan menambah program studi pendidikan spesialis layanan primer.
Dokter spesialis layanan primer diharapkan dapat secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Ilmu Kedokteran Keluarga, ditunjang dengan Ilmu Kedokteran Komunitas, dan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Lulusan ini juga diharapkan dapat menggalakkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
Dhanasari mengatakan pada tahun lalu Malaysia sempat menawarkan program serupa kepada FK UI. Namun, tawaran itu ditolak. Ia mengatakan untuk pertama kalinya di Indonesia, program ini direncanakan akan dibuka pada Agustus 2016.
Berdasarkan data terbaru Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), saat ini telah teregistrasi 107.740 dokter dan 28.802 spesialis. Dhanasari menilai setidaknya diperlukan sekitar 40 ribu dokter spesialis layanan primer untuk mendukung JKN.
Dhanasari yang juga merupakan ketua perhimpunan dokter spesialis layanan primer mengatakan kurikulum serta standar kompetensi prodi ini telah ditetapkan setelah dibahas beberapa kali oleh Kelompok Kerja Nasional Percepatan Kebijakan Dokter Layanan Primer pada 2014 lalu.
Kendati demikian, Dekan FK UI Ratna Sitompul menyatakan belum dapat mengumumkan biaya pendidikan prodi ini. Hanya, Ratna mengatakan biaya prodi ini tidak akan melebihi prodi kebidanan.
"Saat ini, biaya pendidikan spesialis di FK UI sebesar Rp 7,5 juta per semester. Adapun, biaya unit untuk dokter umum sebesar Rp 52 juta, sementara spesialis sebesar Rp 98 juta namun disubsidi pemerintah," kata Ratna memberikan gambaran.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher mengatakan rencana pendirian prodi spesialis layanan primer masih menimbulkan pertanyaan dari kalangan dokter. Sebabnya, sosialisasi tentang prodi baru ini masih dianggap kurang.
"Di kalangan dokter, karena informasi belum lengkap, mereka merasa dipaksa sekolah lagi. Padahal, ini pilihan. Lagipula dengan prodi ini kemungkinan besar dapat menambah penghasilan dokter umum karena kompetensi meningkat," kata Akmal.
Proses pendidikan dokter spesialis layanan primer berlangsung selama tiga tahun. Gelar yang akan diberikan bagi dokter yang telah lulus program pendidikan ini adalah Sp.LP.
(utd)