Isu Upaya Suap ke MKD DPR Harus Diproses Hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak adanya isu upaya pemberian suap kepada salah seorang anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI diproses secara hukum. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menganggap isu suap tersebut bukan perkara yang sepele.

“Harus diproses secara hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi harusnya melihat ini sebagai hal yang serius, bukan sepele,” ujar Titi kepada CNN Indonesia, Kamis (16/11).

Titi menyatakan pihak di MKD yang mengaku ada upaya suap yaitu Junimart Girsang juga harus memproses secara hukum. “Jangan hanya mengaku ada upaya suap tapi harus melaporkan pihak yang disebutnya akan menyuap itu,” kata Titi.

Pilihan Redaksi Fraksi Golkar Ikut Ganti Formasi Anggota di MKD PDIP Ganti Anggota MKD untuk Kawal Perkara Setya Novanto Usut Kasus Setya Novanto, Empat Fraksi Ganti Anggota di MKD MKD: Perkara Setya Novanto Berpotensi Masuk Pidana Ahli Bahasa Hukum Sebut Posisi Sudirman Said Tak Bermasalah

Titi minta dibuka siapa aktor yang berupaya melakukan penyuapan. “Upaya penyuapan ini harus diurai supaya terang benderang,” tuturnya. (Baca: MKD DPR Akan Minta Klarifikasi Soal Upaya Suap Rp20 Miliar)

Dia menekankan pentingnya isu upaya suap itu dibongkar untyk menjaga kepercayaan publik. “Ini soal kepercayaan terhadap forum-forum lainnya juga di DPR, tidak hanya MKD,” kata Titi.

Serupa dengan Titi, politikus Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan apabila isu upaya penyuapan itu suatu kebenaran maka seharusnya yang bersangkutan berani menyampaikan ke publik serta melaporkan ke KPK terhadap orang yang mencoba-coba menyuap.

“Keberanian Junimart Girsang sedang ditunggu publik sehingga MKD sebagai penjaga etik DPR dapat dirasakan kewibawaannya oleh rakyat,” kata Sirajuddin kepada CNN Indonesia, Kamis (26/11).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar itu mengingatkan jangan sampai asumsi publik bahwa DPR sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat justru jauh dari harapan rakyat. “Rakyat menunggu keberanian Wakil Ketua MKD itu mengungkap adanya dugaan suap itu, jangan sampai isu itu hanya gosip murahan,” ujar Sirajuddin.

Menurut dia munculnya isu upaya suap Rp20 miliar yang disebut-sebut oleh Junimart terkait kasus laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD atas dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto bisa menambah keyakinan publik atas sepak terjang Setya dalam dugaan pencatutan nama terkait permintaan saham PT Freeport Indonesia.

“Saya berharap Junimart terbuka dan berani mempublikasikan apabila isu suap terhadap dirinya itu benar, serta membongkar siapa pelakunya,” tutur dia. “Lain dari itu Junimart harus juga mempublikasikan semua isi rekaman yang diduga berdurasi 120 menit,” tambah dia.

(obs)